Seorang pekerja diambil sampel darahnya saat menjalani rapid tes serology di Siloam Hospitals Kebon Jeruk, Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2020. Siloam Hospitals Kebon Jeruk (SHKJ) melakukan rapid test serelogy dan PCR Swab secara berkala kepada para tenaga kesehatan, staf, dan pekerja pendukung lainnya sebagai upaya untuk menjaga kesehatan dan keamanan bagi para awak rumah sakit tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi tenaga kesehatan pada masa PSBB ini. Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Zita Anjani mengatakan fraksinya sepakat DKI perlu menerapkan PSBB lagi.
"Bahkan dari jauh hari, saya sudah ingatkan DKI warning, harus segera dikunci lagi seperti sebelum-sebelumnya" kata Zita Anjani di Jakarta, Senin 14 September 2020.
Menurut Fraksi PAN, PSBB perlu diterapkan kembali bukan hanya karena angka Covid-19 tinggi, melainkan juga kondisi tenaga kesehatan yang sudah kewalahan.
Dalam lima pekan terakhir, penularan Covid-19 di Jakarta sangat tinggi. Berdasarkan data tes Covid-19 pada 13 September 2020, angka positivity ratesepekan terakhir mencapai 15 persen, sedangkan Indonesia 16,4 persen. DKI menjadi penyumbang kasus Covid-19 di Indonesia.
"Bayangkan saja, dalam sehari angka positif terus meningkat dan tidak kurang dari 1.000 jiwa. Tentu SDM Nakes kita saat ini akan sangat kewalahan," kata Zita.
Wakil Ketua DPRD DKI ini mengingatkan tenaga kesehatan di DKI tak hanya menangani Covid-19. Ada pasien dengan penyakit lain yang harus ditangani juga, semuanya butuh perhatian yang sama.
Fraksi PAN mendorong Gubernur DKI Anies Baswedan fokus memikirkan nasib tenaga kesehatan, baik kesejahteraan dan jaminan keluarganya. "Setiap hari mereka berangkat dan pulang selalu membawa risiko, sudah pasrah dengan nyawa, asal orang lain selamat," ujarnya.
Pada masa PSBB ini, Zita berharap Pemprov DKI Jakarta hadir dengan jaminan bantuan. Namun dia meminta jangan lagi berupa sembako, tapi beri Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Itu yang diinginkan warga saat ini dan lebih efisien saya rasa," ujarnya.
Zita mengharapkan untuk PSBB Jakarta Jilid 2 ini seluruh pemilik otoritas bisa mendukung kebijakan ini. "Terutama pemerintah pusat yang bekerja menangani Covid-19 sesuai data sehingga harus sejalan dengan apa yang diputuskan Pak Anies Baswedan. Apalagi ini sesuai dengan instruksi Presiden, saya yakin jajaran yang menolak PSBB DKI pasti tahu itu," katanya.
