TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Bina Marga DKI Jakarta sedang menginventarisir data lahan DKI yang belum diserahkan pengembang. Pendataan aset merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 52 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim.

"Masih banyak aset lahan DKI yang belum diserahkan pengembang sesuai SIPPT (Surat Izin Penujukan Penggunaan Tanah)," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho saat dihubungi, Selasa, 29 September 2020.

Aset pemerintah DKI yang belum diserahkan pengembang itu mencapai 1.500 hektare. Aset itu akan digunakan pemerintah untuk mengatasi banjir, selain mengandalkan APBD. "APBD DKI sedang drop, jadi pemerintah mengusahakan di luar APBD untuk menangani banjir."

Hari menjelaskan lahan yang belum diserahterimakan itu berasal dari beberapa aset seperti kewajiban pembangunan waduk, marka jalan, trotoar, akses jalan hingga duckting utilitas.

Aset lahan DKI seluas 1.500 hektare itu temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Perintah Anies tertuang dalam Instruksi Gubernur Pengendalian Banjir.

Salah satu diktum instruksi gubernur memerintahkan aparat wilayah (wali kota/bupati, camat dan lurah), Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Sumber Daya Air dan Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup menyelesaikan proses serah terima 15,5 juta meter persegi kewajiban masyarakat pemegang izin yang tertunggak sesuai laporan BPK, yang terdiri dari waduk, ruang terbuka hijau, marka jalan dan drainase dengan target pada Desember 2021.