Tiga alasan Stiker Isolasi Mandiri untuk Pasien Covid-19 Ditolak

Minggu, 4 Oktober 2020 11:32 WIB

Petugas menggunakan hazmat beraktivitas diruang isolasi mandiri di Stadion Patriot Chandrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 22 September 2020. Menurut petugas dilokasi saat ini sudah diisi oleh sembilan warga berstatus OTG (orang tanpa gejala). Pemerintah kota Bekasi menyiapkan 57 tempat tidur untuk pasien COVID-19 di Stadion Patriot Chandrabhaga. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah DKI Jakarta memasang stiker di rumah pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri menuai kritik. Kritik terhadap stiker isolasi mandiri itu datang dari Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya hingga Gerindra selaku partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut pemasangan stiker sebagai bentuk keterbukaan. Dengan begitu, masyarakat dan petugas mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing. "Semua harus diberi tanda agar tidak salah," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2020.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 980 Tahun 2020 bahwa masyarakat yang ingin menjalani isolasi mandiri di rumah harus memenuhi sejumlah syarat dan penilaian. Riza memastikan tidak akan mengubah keputusan.

Berikut alasan penolakan pemasangan stiker bertuliskan 'sedang melakukan isolasi mandiri' itu:


1. Menimbulkan stigma

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan pemasangan stiker isolasi mandiri bisa berdampak negatif terhadap orang tanpa gejala Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Dia khawatir pasien mendapatkan stigma dari masyarakat setempat. "Malah akan membangun stigma, suspect covid jadi dikucilkan," kata Teguh melalui pesan teks, Jumat, 2 Oktober 2020.

Advertising
Advertising

Ombudsman mendorong pemerintah meningkatkan peran RT dan RW untuk mengawasi pasien ketimbang memasang stiker isolasi mandiri.

  1. Psikologis pasien terganggu

    Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta S. Andyka menilai, pemasangan stiker dapat mempengaruhi psikologis pasien Covid-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri. Menurut dia, psikis pasien terganggu akibat stigma dari masyarakat.

    Bisa-bisa, kata dia, pasien justru bertambah sakit karena imunitas tubuh yang menurun setelah diterpa stigma. "Padahal isolasi diharapkan bisa meningkatkan imun dengan istirahat yang cukup."

  1. Meresahkan masyarakat

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono menolak rencana pemasangan stiker karena meresahkan masyarakat. Dia juga sependapat dengan Andyka bahwa pemasangan stiker isolasi mandiri mengganggu psikologis pasien.

    Gembong mengatakan, mengizinkan pasien menjalani isolasi mandiri dengan syarat menempelkan stiker tidak tepat. "Pemasangan stiker meresahkan masyarakat, dan psikologi pasien yang menjalani isolasi mandiri juga terganggu," kata Gembong melalui pesan teks, Jumat, 2 Oktober 2020.


LANI DIANA WIJAYA | IMAM HAMDI

Berita terkait

Kasus Penipuan Deposito BTN, Ombudsman: Bukan Kali Pertama Terjadi

2 jam lalu

Kasus Penipuan Deposito BTN, Ombudsman: Bukan Kali Pertama Terjadi

Kasus penipuan deposito BTN bukan kali pertama. Ombudsman mengungkap kasus serupa sudah terjadi dua kali di dua tahun terakhir

Baca Selengkapnya

Alasan Golkar Buka Peluang Usung Irjen Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

17 jam lalu

Alasan Golkar Buka Peluang Usung Irjen Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng

Golkar membuka peluang bagi tokoh di luar partai yang ingin maju pada Pilkada Jateng.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

21 jam lalu

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

23 jam lalu

Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana menambah jumlah kementerian di kabinetnya menjadi 40.

Baca Selengkapnya

Gerindra hingga PDIP Rencana Deklrasi Bakal Calon Wali Kota Depok Hari Ini

23 jam lalu

Gerindra hingga PDIP Rencana Deklrasi Bakal Calon Wali Kota Depok Hari Ini

Sejumlah partai yang dimotori Gerindra dan PDIP menggagas koalisi gemuk untuk memenangkan Pilkada Depok 2024.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pakar politik menilai deklarasi Ganjar yang akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja mewakili sikap PDIP.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

1 hari lalu

Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

Rencan Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 akan melanggar Undang-Undang Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Reaksi Gerindra Soal PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Reaksi Gerindra Soal PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Gerindra menyebut disiapkannya Eko Patrio jadi menteri menandakan Zulhas sudah berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo

Isu penambahan kementerian di Kabinet Prabowo mendapat respons dari Presiden Jokowi, Gibran, dan Partai Gerinda. Apa katanya?

Baca Selengkapnya