Ditunjuk Jadi Plt Inspektur DKI, Syaefuloh Diharapkan Pertahankan Predikat WTP

Reporter

Antara

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 13 Oktober 2020 23:15 WIB

Gedung Balai Kota DKI Jakarta. wikimedia.org

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Dinas Pendidikan (Wakadisdik) DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Provinsi DKI Jakarta menggantikan Michael Rolandi Cesnanta Brata. Penunjukan Syaefuloh untuk mempertahankan peringkat wajar tanpa pengecualian (WTP) Pemprov DKI.

"Harapannya semoga yang bersangkutan bisa mempertahankan predikat WTP Provinsi, bahkan harapannya bisa lebih baik lagi," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2020.

Pertimbangan dalam memilih Syaefuloh, kata Chaidir, pertama adalah latar belakangnya sebagai auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta pangkatnya yang telah memenuhi yakni IV B.

"Jadi boleh saja," ucapnya.

Penunjukan itu sendiri, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 754/-082.74 yang ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati.

Advertising
Advertising

Hal tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan lantaran Inspektur Provinsi DKI Jakarta sebelumnya yakni Michael Rolandi Cesnanta Brata, diangkat menjadi Direktur Pengawasan Bantuan Keuangan Sosial Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI sejak 9 Oktober 2020.

Syaefuloh telah mulai bekerja pada 9 Oktober 2020 sampai dengan pejabat definitif ditetapkan dan/atau paling lama tanggal 9 Januari 2021

"Diberikan secara penuh tugas dan fungsi Inspektur Provinsi DKI Jakarta serta melaporkan seluruh hasil kegiatan tugas selaku Plt Inspektur DKI Jakarta kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi," demikian bunyi Surat Perintah Tugas yang diteken Sri pada 9 Oktober lalu.

Chaidir mengatakan Michael pindah ke BPKP karena memang statusnya bukan pegawai DKI Jakarta.

Michael sudah ada di DKI sejak 2015 sebagai Wakil Kepala BPKD. Ia kemudian diangkat jadi Kepala BPKD. Terakhir ia menjadi Inspektur DKI.

"Jadi wajar lah orang berprestasi ditarik ke instansi awal," ucapnya.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

13 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

16 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

17 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

18 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

36 hari lalu

Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.

Baca Selengkapnya

Baleg DPR Bilang Ada Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Apa Artinya?

48 hari lalu

Baleg DPR Bilang Ada Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif, Apa Artinya?

Ketua Baleg DPR berkelakar gagasan Jakarta jadi ibu kota legislatif bisa sejalan dengan para legislator yang enggan pindah kantor ke IKN.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

49 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

49 hari lalu

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

50 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

DPRD DKI Jakarta menyoroti dampak penghapusan data penerima KJMU terhadap kekhawatiran putus kuliah bagi mahasiswa.

Baca Selengkapnya