Kabupaten Bekasi Siapkan Rp 5 M Buat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 250 Unit

Senin, 26 Oktober 2020 06:47 WIB

Ilustrasi bedah rumah. Housefedharyanah.com

TEMPO.CO, Cikarang - Pada dua bulan terakhir 2020, Pemerintah Kabupaten Bekasi menambah anggaran untuk memperbaiki 250 rumah tidak layak huni (Rutilahu). Penambahan anggaran untuk program Bekasi Bedah Nata Rumah (Bebenah) itu disepakati dalam anggaran perubahan tahun ini.

Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi Budi Setiawan mengatakan, program perbaikan rumah tidak layak huni ini harus selesai dalam waktu 2 bulan.

"Kita maraton, gerak cepat karena waktu pelaksanaan di anggaran perubahan sempit sekali," kata Budi Setiawan di Cikarang, Minggu malam, 25 Oktober 2020.

Budi mengatakan total anggaran tambahan yang telah disetujui pemerintah daerah untuk program Bebenah tersebut Rp 5 miliar.

Sebelumnya, Kabupaten Bekasi juga telah melakukan perbaikan 2000 rumah tidak layak huni tahun ini. Perbaikan Rutilahu itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebesar Rp 40 miliar.

"Total Rutilahu yang kita perbaiki tahun ini sebanyak 2.250 unit. APBD Murni kemarin 2.000 unit, nah di APBD Perubahan ditambah 250 unit lagi," kata Budi.

Advertising
Advertising

Setiap rumah penerima manfaat program Bebenah Kabupaten Bekasi berhak mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp20 juta dengan rincian pembelian material bangunan sebesar Rp17 juta serta biaya tukang Rp3 juta.

"Sasaran program ini tentu rumah yang dianggap sudah tidak layak huni dengan harapan ke depan tidak ada lagi rumah warga yang tidak representatif. Semoga hasilnya nanti dapat segera dirasakan warga," katanya.

Baca juga: Kabupaten Bekasi Lakukan Perbaikan Jalan Lingkungan Perumahan di 1.300 Titik

Dinas Perumahan tengah memverifikasi penerima bantuan program Bebenah setelah berkas dokumen pelaksanaan anggaran disetujui. Verifikasi dilakukan untuk memperoleh data penerima yang tepat sasaran sesuai kondisi fisik bangunan rumah tidak layak huni yang diusulkan. "Jadi data yang masuk baik melalui proposal maupun usulan lainnya sekarang kita proses, kita inventarisir dan lakukan verifikasi berkas. Selanjutnya kita survei ke lapangan untuk kroscek faktual penerima bantuan," kata dia.

Berita terkait

Alur dan Besaran Bantuan Perbaikan Rumah Korban Terdampak Gempa Garut dari BNPB

3 hari lalu

Alur dan Besaran Bantuan Perbaikan Rumah Korban Terdampak Gempa Garut dari BNPB

BNPB terus mengupayakan penanggulangan dampak gempa Garut.

Baca Selengkapnya

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

10 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

26 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Ini Modus Dokter Gadungan yang Ditangkap di Bekasi

43 hari lalu

Ini Modus Dokter Gadungan yang Ditangkap di Bekasi

Modus yang dilakukan tersangka dokter gadungan yaitu mengaku sebagai dokter umum dengan nama yang menurutnya keren, Ingwy Tito Banyu.

Baca Selengkapnya

OIKN akan Bedah Rumah Warga Kawasan IKN

44 hari lalu

OIKN akan Bedah Rumah Warga Kawasan IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencanangkan program bedah rumah untuk rumah kurang layak milik warga di kawasan IKN.

Baca Selengkapnya

Rumah Layak Huni dari Kemensos di Aceh Timur Bisa Ditempati, Warga: Alhamdulillah

49 hari lalu

Rumah Layak Huni dari Kemensos di Aceh Timur Bisa Ditempati, Warga: Alhamdulillah

Pembangunan rumahi berdasarkan hasil scanning media yang dilakukan Kementerian Sosial.

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

57 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya