APBD-P 2020 DKI Akhirnya Diputuskan Rp 63,23 Triliun, Kapan Disahkan?

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 28 Oktober 2020 18:48 WIB

Suasana rapat Bapemperda DPRD DKI membahas pasal-pasal Raperda tentang Penanggulangan Covid-19 di Gedung DPRD DKI pada Rabu, 7 Oktober 2020. TEMPO/ Achmad Assegaf

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi Keuangan DPRD DKI Jakarta S. Andyka mengatakan Pemerintah DKI bersama legislator telah menyepakati anggaran perubahan APBD 2020 sebesar Rp 63,23 triliun.

Anggaran APBD-P tersebut bakal segera disahkan melalui rapat paripurna pekan depan.

"Senin pekan depan kami akan paripurna MoU APBD-P 2020 dan Selasa langsung disahkan melalui paripurna," kata Andyka saat dihubungi di Balai Kota DKI, Rabu, 28 Oktober 2020.

Andyka menuturkan awalnya APBD DKI mencapai Rp 47 triliun setelah terjadi realokasi anggaran karena Covid-19 Berjalan waktu, APBD DKI terus bergerak naik dari Rp 59 triliun hingga Rp 61,5 triliun yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI nomor 100 tahun 2020.

Baca juga : Pemprov DKI Kucurkan Dana Rp 1 Triliun Biayai Proyek Penanggulangan Banjir

Setelah melalui pembahasan dewan bersama eksekutif kemarin, nilai APBD DKI masih bisa ditingkatkan karena perekonomian mulai bergerak selama masa transisi. Belum lagi pendapat dari sektor pajak masih cukup tinggi. "Keputusan di rapat Banggar kemarin nilai APBD DKI menjadi Rp 63,23 triliun."

Adapun target pajak juga ditingkatkan dari 30,8 triliun menjadi Rp 32,5 triliun. Sebabnya pendapatan di sektor pajak masih bisa digali dari piutang pajak bumi dan bangunan yang masih mencapai Rp 5 triliun, pajak kendaraan Rp 2 triliun. "Pajak BPHTB juga potensinya besar dan biasanya baru dibayar November dan Desember ini," ucapnya.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

2 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

8 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

10 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

14 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

25 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

26 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

35 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

42 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

44 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

47 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya