DPRD DKI Gelar Rapat Anggaran di Puncak Bogor, Banggar: Rapat Terbuka untuk Umum

Rabu, 4 November 2020 15:05 WIB

Suasana rapat Bapemperda DPRD DKI membahas pasal-pasal Raperda tentang Penanggulangan Covid-19 di Gedung DPRD DKI pada Rabu, 7 Oktober 2020. TEMPO/ Achmad Assegaf

TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar rapat anggaran di hotel di Puncak Bogor, Rabu 4 November 2020. Kali ini rapat membahas rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 DKI Jakarta.

Seperti rapat anggaran sebelumnya, Hotel Grand Cempaka di Puncak, Kabupaten Bogor, kembali dipilih sebagai lokasi.

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI, Mujiyono, mengatakan legislator dan Pemrov DKI Jakarta memilih menggelar rapat di kawasan Puncak untuk menghindari potensi penularan Covid-19. Menurut dia, rapat dengan melibatkan ratusan peserta tidak mungkin digelar di gedung DPRD DKI.

"Ruangan kantor di Kebon Sirih tertutup, AC central dan pernah jadi klaster Covid-19," kata Mujiyono saat dihubungi hari ini.

Menurut dia, keputusan rapat di Puncak telah melalui keputusan Badan Musyawarah. Hotel milik BUMD DKI itu dianggap lebih baik untuk menggelar rapat karena terbuka dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

"Omzet hotel milik Jaktour (Jakarta Tourisindo) itu juga sedang merosot, jadi bisa membantu hotel milik pemerintah juga. Kan nanti masuknya juga ke keuangan pemerintah."

Advertising
Advertising

Ketua Komisi Pemerintahan DPRD DKI itu menuturkan legislatif pernah menjajaki beberapa tempat yang dianggap layak untuk menggelar rapat di Jakarta. Sejumlah tempat yang dianggap bisa dijadikan tempat rapat di Jakarta, berada di Ancol, Jakarta Utara dan Restoran Kelapa Dua, Jakarta Pusat.

"Di tempat itu terbuka. Tapi kapasitasnya terbatas. Jadi tidak bisa menampung ratusan peserta rapat," ujarnya.

Menurut dia, rapat di Hotel Grand Cempaka Puncak dilakukan secara terbuka. Masyarakat hingga media boleh mengikuti jalannya rapat pembahasan rencana anggaran 2021. "Silahkan kalau mau melihat proses rapat anggaran. Datang saja ke sini (Grand Cempaka). Rapat terbuka untuk umum."

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan, mengatakan masyarakat sulit mengawasi rapat anggaran di Puncak. Ia menyarankan DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta tetap menggelar rapat di gedung legislator Kebon Sirih dengan protokol kesehatan yang ketat. "Siarkan juga secara streaming agar masyarakat bisa ikut mengawasi," ujarnya.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

3 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

16 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

26 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

8 Tempat Ngopi di Puncak Bogor, Cocok Buat Nongkrong

30 hari lalu

8 Tempat Ngopi di Puncak Bogor, Cocok Buat Nongkrong

Berikut ini beberapa tempat ngopi di Puncak Bogor yang bisa Anda kunjungi. Cocok untuk nongkrong bersama teman atau pasangan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

36 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

43 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

45 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

48 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

48 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya