TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Persaudaraan Alumni atau PA 212 menggelar reuni akbar 212 pada 2 Desember 2020 mendatang diminta ditunda.

Anggota DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyarankan agar Reuni Akbar 212 digelar tahun depan. Sebabnya, saat ini pandemi Covid-19 di Ibu Kota masih belum terkendali.

"Gini, kondisi Covid-19 sekarang masih belum pulih. Peringatan 212 bisa digelar di tahun-tahun berikutnya, kalau Covid-19 sudah terkendali," kata Mujiyono di Jakarta, Kamis, 12 November 2020.

Sebaiknya, lanjut Mujiyono, pihaknya menyarankan jika peringatan 212 tahun ini dibuat kegiatan sosial perekonomian ketimbang reuni akbar yang bisa dihadiri banyak orang di tengah masa pandemi Covid-19. "Ini menjaga nama baik 212," ujar politikus Partai Demokrat itu.

Baca juga: Tulis Ahlan Wasahlan Rizieq Shihab, Politikus Ini Kaget Akun Facebooknya Diblok

Mujiyono berpendapat, aksi PA 212 selama ini diketahui berjalan damai dan tertib, karenanya jangan sampai acara Reuni Akbar tahun ini berpotensi kekacauan karena digelar di tengah wabah Covid-19.

"Bila digelar menimbulkan klaster Covid-19 dikhawatirkan dapat dicap buruk. Jangan sampai di kegiatan berikutnya acara nanti berpotensi dikacaukan," ujar dia.

Jika reuni akbar terpaksa tetap dilaksanakan, kata dia, sebaiknya Pemprov DKI melihat aturan terkait jumlah tamu yang hadir sebab massa PA 212 cukup banyak.

"Tapi, kan enggak ada yang menjamin, misalnya ribuan orang berkumpul, belum tentu semua tertib pakai masker. Siapa tahu ada sejumlah orang yang OTG (orang tanpa gejala). Dia berinteraksi dengan banyak orang dan menularkan ke orang lain," katanya.

Dengan kata lain, lanjutnya, jangan gara- gara satu dua orang tidak pakai masker, diekspose, akhirnya dianggap tidak tertib protokol kesehatan dan pada akhirnya mencemarkan nama baik 212 sendiri.

Untuk itu, Mujiyono meminta, di tengah kondisi pandemi saat ini, PA 212 membuat kegiatan yang menumbuhkan perekonomian Jakarta.

"Acara reuni kayak gitu pasti bakalan menggelontorkan dana untuk pelaksanaannya, akan sangat baik, kalau dana itu untuk membantu pedagang kecil, UMKM, akan lebih simpatik lagi. Tapi saya tidak melarang, orang berdemokrasi, berserikat dan berkumpul," ucapnya.