TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia menyatakan penghapusan rute Light Rapid Transit atau LRT Velodrome-Dukuh Atas berpotensi membuat Pemerintah DKI rugi Rp 248,6 miliar per tahun. Dinas Perhubungan DKI mengatakan penghapusan rute itu sudah sesuai dengan kebijakan Kementerian Perhubungan yang akan menjadikan Stasiun Manggarai sebagai hub kereta api jarak jauh.

Menurut anggota Fraksi PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Eneng Malianasari, pernyataan Dinas Perhubungan seakan menyatakan bahwa penghapusan rute Velodrome-Dukuh Atas adalah kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Padahal, di Perpres 109 tahun 2020 yang ditetapkan 17 November 2020 masih terdapat rute LRT ini. “Artinya, pemerintah pusat tidak pernah berniat menghapus,” kata Eneng dalam keterangan tertulisnya pada hari ini, Ahad, 29 November 2020.

Dalam forum Konsultasi Publik Pembangunan LRT Velodrome-Tanah Abang 6 Juni 2018 lalu, Sandiaga Uno yang waktu itu masih menjabat wakil gubernur DKI, memproyeksikan penumpang di rute itu 136.200 orang. Menurut Eneng, jika diasumsikan harga tiket Rp 5 ribu seperti rute Kelapa Gading-Velodrome, maka pendapatan tiket LRT Velodrome-Dukuh Atas adalah Rp 681 juta per hari.

Proyek LRT Jakarta digarap PT Jakarta Propertindo berdasarkan surat penugasan di Peraturan Gubernur nomor 154 tahun 2017. Proyek itu sebelumnya telah dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Jakarta.

Menurut Eneng, pada pasal 2 ayat 2 Perpres itu dinyatakan bahwa lintas pelayanan LRT Jakarta diintegrasikan dengan LRT Jabodebek yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya. Integrasi itu, kata Eneng, terjadi di Dukuh Atas. Perpindahan penumpang dari LRT Jakarta ke LRT Adhi Karya terjadi di stasiun itu. “Jadi, aneh kalau pihak Dinas Perhubungan malah menghapus LRT Velodrome-Dukuh Atas,” ujar dia.