TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI meminta pemerintah membeli lahan pemakaman siap pakai tahun depan. Pemerintah DKI menganggarkan sekitar Rp 200 miliar untuk pembelian lahan makam di Ibu Kota.

"Dinas harus betul-betul membeli tanah yang siap pakai. Jangan tanah yang membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk dimatangkan," kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Justin Adrian melalui pesan singkatnya, Sabtu, 5 Desember 2020.

Anggota komisi bidang pembangunan DPRD DKI itu menyesalkan lahan yang telah dibeli pemerintah seluas 25 hektare di kawasan Rorotan, Jakarta Utara belum bisa digunakan karena bekas area persawahan.

"Pasca Covid-19 ini baru dibuka sekitar 2 hektare dari situ. Itu pun penimbunannya tidak cukup 1 meter karena di lahan tersebut masih terdapat sawah-sawah warga atau tanah basah," kata dia.

Selain itu, proses pematangan lahan untuk pemakaman alternatif itu juga berjalan lambat. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota beralasan pematangan lambat karena menunggu tanah galian dari proyek LRT.

"Jadi intinya pengadaan kali ini harus segera digunakan tanahnya agar tidak difungsikan lain oleh warga sekitarnya, dan haruslah tanah yang siap pakai," ucapnya.

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Syarif mengatakan tahun depan pemerintah berencana membeli lahan pemakaman di empat lokasi. "Lahannya sudah ada. Kalau anggarannya tersedia kami harap di bulan ketiga tahun depan sudah bisa dibebaskan," kata Syarif saat dihubungi, Jumat, 4 Desember 2020.

Politikus Gerindra itu menuturkan lahan pemakaman di DKI Jakarta telah kritis sejak lama. Bahkan lahan pemakaman khusus Covid-19 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, telah penuh dan tidak bisa lagi digunakan sejak dua pekan lalu.

"Kebutuhan lahan untuk pemakaman khusus Covid-19 cukup mendesak karena hampir tidak ada lagi," ujarnya.

Saat ini pemerintah hanya mengandalkan lahan di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat, untuk pemakaman Covid-19. Padahal kontur lahan di TPU Tegal Alur, tidak layak untuk dijadikan lahan pemakaman. "Akhirnya sekarang dipaksakan untuk dipakai meski konturnya tidak rata."

Pemerintah DKI, kata dia, mempunyai lahan untuk pemakaman di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, tapi setelah dikaji lahan tersebut belum bisa digunakan karena tanahnya berair.

"Jadi tahun depan harus membeli lahan pemakaman. Lahan pemakaman umum di DKI juga sudah terbatas dan banyak yang menerapkan sistem makam tumpang," ujarnya. Makam tumpang merupakan proses menumpuk jenazah dalam satu liang lahat yang masih satu keluarga.