TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyarankan Gubernur Anies Baswedan mempersiapkan sejumlah kebijakan sebelum menarik rem darurat. Politikus Demokrat itu menyarankan Pemerintah DKI lebih dulu membangun sensitivitas krisis masyarakat bahwa kondisi pandemi Covid-19 masih belum bisa dikendalikan.

"Pengumuman perkembangan kasus-kasus baru dan ha-hal lain seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada saat awal pandemi perlu dilakukan kembali sehingga kewaspadaan masyarakat dapat ditingkatkan," kata Mujiyono melalui keterangan tertulisnya, Senin, 28 Desember 2020.

Selain itu, pemerintah mesti membatasi dengan ketat kedatangan warga negara asing karena adanya kasus varian baru Covid-19. Hari ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mengumumkan pelarangan WNA masuk ke Indonesia dari 1 hingga 14 Januari 2021.

Mujiyono mengatakan, kapasitas rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19 pun harus segera ditambah. "Bangun kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan penyediaan tenaga kesehatan yang diperlukan."

Mujiyono juga menyarankan pemerintah memperbanyak lokasi isolasi mandiri dengan menyewa hotel, apartemen, dan rumah susun yang memungkinkan dilengkapi dengan petugas yang telah terlatih.

Pemerintah, menurut dia, juga perlu membangun gerakan swab PCR massal selama masa PSBB. "Lakukan contact tracing dengan lebih baik dan bangun kerjasama dengan pemerintah daerah Bodetabek untuk melakukan sinergi kebijakan terkait pelaksanaan PSBB."

Ia juga meminta pemerintah memperketat penerapan protokol kesehatan dan pengawasan warga yang masuk ke Jakarta lewat jalur darat, laut dan udara. "Lakukan pengawasan protokol kesehatan dan Penegakan Perda 2 Tahun 2020 dengan melibatkan seluruh stakeholder dan TNI/Polri," ujarnya.