Risma Mulai Blusukan di DKI, Dinilai Pengamat Diproyeksikan Jadi Gubernur DKI

Reporter

Imam Hamdi

Jumat, 1 Januari 2021 11:04 WIB

Menko PMK Muhajir Effendi bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini saat serah terima jabatan di Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu, 23 Desember 2020.Risma ditunjuk sebagai Menteri Sosial bertepatan dengan berakhirnya masa jabatanya sebagai Wali Kota Surabaya. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini mulai blusukan di Ibu Kota sebagai upaya mempromosikan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Bisa saja Risma sedang dipromosikan atau diproyeksikan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarat jika undang-undang (pemilu) direvisi dan Pilkada dilaksanakan di 2022," kata Ujang melalui pesan teks, Jumat, 1 Januari 2021.

Risma blusukan ke permukiman kumuh di Jakarta, yang berada di kawasan Kelurahan Pengangsaan, Jakarta Pusat, Senin, 28 Desember 2020. Menurut dia, partai Risma, PDI Perjuangan juga mempunyai keinginan menduduki kursi Gubernur DKI. Partai banteng telah menguasai parlemen Kebon Sirih.

"Kita tahu, PDIP menang di DKI Jakarta. Tapi Gubernurnya saat ini dari partai lain," ujarnya. Sekali menyelam minum air, kata dia, kegiatan Risma yang mulai rajin blusukan di Jakarta juga untuk persiapan pencalonan presiden 2024.

Strategi Risma blusukan di Jakarta juga dinilai cukup baik. Pemilihan lokasi blusukan di Jakarta agar publik tak curiga terkait kepentingan politiknya karena kantor Kementerian Sosial berada di Jakarta.

"Tak ada asap, jika tak ada api. Apapun yang dilakukan politisi termasuk Risma, kan ada maksud dan tujuan. Juga akan ada udang di balik batu."

Advertising
Advertising

Diboyongnya Risma ke Jakarta, kata Ujang, diperkirakan untuk menghadapi Anies Baswedan saat Pilkada DKI mendatang. "Jika Anies tak nyampres lawannya akan Anies. Namun jika Anies nyapres, maka Risma akan punya lawan lain."

Berita terkait

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

6 menit lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

1 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

Anies Baswedan akan tetap berkegiatan mengunjungi masyarakat meski Pilpres telah usai.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

1 jam lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ

5 jam lalu

Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ

Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Timur, untuk memastikan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

6 jam lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

17 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

19 jam lalu

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

Dua kader Golkar ini melamar jadi calon gubernur Banten dan Jakarta lewat PKB. Muhaimin Iskandar sebut belum jamin akan berkoalisi.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

19 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

19 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

19 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya