TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Gubernur DKI bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Suharti mengatakan, pemerintah akan melakukan banyak hal untuk memastikan warga Jakarta mendapat perumahan yang memadai dengan lingkungan yang baik.

Alasannya, kata dia, berdasarkan proyeksi Bappenas dan United Nations Development Programme (UNDP), jumlah warga yang tinggal di Jakarta akan terus meningkat. “Pada 2035 warga Jakarta akan tercatat sebanyak 11,5 juta orang dengan struktur masyarakat yang berubah,” kata dia dalam diskusi virtual yang ditayangkan oleh akun YouTube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Ahad, 17 Januari 2021.

Menurut Suharti, berdasarkan data yang ia miliki saat ini warga Jakarta yang berada pada kelompok miskin hidup di area yang kecil dan sempit meski dihuni banyak orang, sedangkan kelompok warga yang kaya sebaliknya. “20 persen dari orang termiskin tinggal di kawasan seluas 35 meter persegi dengan penghuni 4-5 orang. Sedangkan orang terkaya tinggal di rumah seluas 120 meter persegi dan diisi lebih dari 3 orang,” ucap Suharti.

Baca juga: Ada Penampakan Ondel-ondel Raksasa di atap Rumah Sekitar Jalan Layang Tapal Kuda

Badan Pusat Statistik, kata dia, mengatakan 45 persen warga di Jakarta tercatat memiliki rumah sendiri. Sementara itu, sebesar 37,7 persen tercatat tinggal di Ibu Kota dengan menyewa rumah. Menurut Suharti, angka itu menurun jika dibandingkan dengan 20 tahun lalu, di mana 62 persen warga DKI Jakarta tercatat memiliki rumah di Ibu Kota.

”Saya memakai data tahun 2019, rakyat miskin di Jakarta mayoritas menyewa tempat tinggal. Bahkan 22 persen tinggal bersama orang lain sehingga dia tak perlu membayar sewa,” tutur Suharti. Suharti memaparkan, sebanyak 7,4 persen pemilik rumah di Jakarta membeli dari pengembang perumahan, 18,1 persen membeli dari non-pengembang, serta 52,09 persen membangun rumahnya sendiri.

Pemprov DKI Jakarta menurut Suharti telah memiliki program reguler yang fokus kepada struktur mikro di lingkungan masyarakat, seperti peningkatan kualitas jalanan, drainase, penerangan, vegetasi, serta kebutuhan ruang komunitas lainnya. Setiap tahun mereka memberikan keahlian dan sumber dayanya untuk memenuhi aspirasi lingkungan masyarakat.

Selain itu, Suharti juga mengutarakan program Kampung Deret. Pemprov DKI, kata dia, memberikan bantuan kepada rumah tangga yang secara sukarela berpartisipasi dalam program tersebut. Program itu, lanjut dia, bertujuan untuk membangun kembali perumahan dengan lebih rapi.

“Masyarakat menerapkan desain lingkungan yang lebih baru dan memanfaatkan sumber daya yang diberikan kepada mereka untuk membangun rumahnya,” kata Suharti.

Ada pula program Community Action Planning, yang merupakan metode partisipasi, yaitu masyarakat memberikan ide dan desain pembangunan lingkungan perumahan yang mereka inginkan. Nantinya mereka akan difasilitasi oleh tenaga ahli yang dikirim Pemprov DKI. “Progresnya cukup baik dan hasilnya mulai bermunculan. Ada perbaikan dalam lingkungan masyarakat di Jakarta,” kata dia.