Advokat dan penggiat Sahabat Milenial Indonesia (Samindo)-SETARA Institute Disna Riantina (kiri) penuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai pelapor terhadap wedding organizer Aisha Wedding, Rabu (17/2/2021). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
TEMPO.CO, Jakarta - Sahabat Milenial Indonesia (Samindo)-SETARA Institute diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai pelapor Aisha Weddings yang mempromosikan perkawinan anak.
"Hari ini kita sebagai saksi pelapor sesuai aturan UU, apabila ada laporan maka saksi pelapor wajib dipanggil," ujar advokat dan penggiat Samindo-SETARA Institute Disna Riantina di Polda Metro Jaya, Rabu, 17 Februari 2021.
Disna datang membawa dua saksi dan sejumlah alat bukti seperti bukti cetak percakapan, bukti unggahan serta sejumlah alat bukti tambahan. "Kami mendapatkan bukti tambahan, bukti dari salah satu koran cetak yang kemudian menyanggah keterlibatan mereka. Jadi benar dakwaan kami bahwa ini dilakukannya secara ilegal oleh orang yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Disna mengatakan laporan Samindo - SETARA Institute bukan pengalihan isu seperti tudingan yang dilontarkan oleh sejumlah pihak. "Terkait itu pengalihan isu yang di situ disebutkan bahwa ini bukan WO murni tapi ada unsur delik yang lain, nah itu yang akan kami buktikan lebih jauh," kata dia.
Penyelenggara jasa pernikahan atau Wedding Organizer (WO) Aisha Weddings dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Samindo-SETARA Institute lantaran mempromosikan perkawinan anak.
"Kami mendalami dan membuka web terkait yaitu aishawedding.com, nah di sana ada anjuran bahkan mewajibkan anak perempuan menikah di usia 12 tahun sampai 21 tahun," kata Disna.
Laporan tersebut telah diterima dengan nomor laporan TBL/800/II/Yan 2.5/2021/SPKT PMJ tanggal 10 Februari 2021.
Adapun pasal yang dipersangkakan dalam laporan terhadap Aisha Weddings tersebut, yakni tindak pidana tentang informasi dan atau transaksi elektronik dan atau tindak pidana tentang perlindungan anak dan atau tindak pidana tentang perkawinan Pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
