Pemprov DKI Sebut Telah Punya Strategi Pemulihan Ekonomi Pascawabah

Reporter

Antara

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 18 Februari 2021 09:30 WIB

Ilustrasi jalanan lengang di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah memiliki strategi pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan untuk mendorong pemulihan sektor sosial ekonomi Jakarta, Pemprov DKI telah memiliki paket strategi pemulihan yang diawali dengan perlindungan terhadap masyarakat rentan melalui jaring pengaman sosial (social safety net) yaitu pemberian bantuan sosial bagi masyarakat rentan.

Selanjutnya, Pemprov DKI memberikan stimulus bagi sektor perekonomian dengan adanya relaksasi pajak dan retribusi. Terakhir, Pemprov DKI menghidupkan kembali kota bisnis dengan melakukan penyederhanaan perizinan dan kemudahan investasi.

"Dampak pandemi terhadap sektor pariwisata sangat besar, sehingga kami membutuhkan masukan dan ide-ide dari berbagai pihak untuk sama-sama memikirkan solusinya," ujar Sri dalam keterangannya, Rabu, 17 Februari 2021.

Sri mengatakan hal tersebut setelah mengikuti diskusi yang diinisiasi Bank Indonesia. Diskusi ini dilakukan untuk mendorong sinergi dan kolaborasi antar lembaga dan instansi yang terkait dengan sektor pariwisata.

Advertising
Advertising

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta Tourisindo (Jakarta Experience Board), mengajak semua pihak berkolaborasi mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memulihkan ekonomi Indonesia pascawabah Covid-19.

Baca juga: Anies Baswedan Sebut Jakarta Ditargetkan Jadi Kota Berketahanan Iklim 2030

"Untuk menuju ke arah sana, maka dibutuhkan dukungan terhadap sektor-sektor potensial termasuk pariwisata agar kembali menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya Jakarta," kata Direktur Utama Jakarta Experience Board Novita Dewi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Onny Widjanarko, menjelaskan mengenai prospek wisata nasional dan ekonomi Jakarta 2021, dapat bersumber dari berbagai aspek mulai dari UMKM hingga pelaku ekonomi seluruhnya.

"Kita semua ingin Jakarta tumbuh, kalau bisa di atas 5 persen, sehingga kita perlu mendiskusikan apa saja yang dapat dilakukan agar bisnis kembali menggeliat. Jika melihat sumber pertumbuhan baru, kita berharap UMKM, syariah, ekonomi kreatif, digital dan semua pelaku ekonomi saat ini dapat berkontribusi untuk menggerakkan perekonomian," ujar Onny.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan pentingnya memetakan potensi pariwisata di Jakarta untuk mempercepat pemulihan industri pariwisata.

"Jakarta adalah pintu masuk terbesar kedua setelah Bali bagi wisatawan mancanegara. Sehingga diperlukan akselerasi yang luar biasa untuk mendorong industri pariwisata dan ekonomi kreatif agar bisa tumbuh," ucapnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI menyebut untuk memulihkan ekonomi mereka juga akan mengembangkan ekonomi inovatif perkotaan. Namun ekonomi inovatif ini tetap dimulai dengan memprioritaskan sisi kesehatan.

Berita terkait

Bandara Adi Soemarmo Solo Turun Status dari Bandara Internasional Jadi Bandara Domestik, Ini Profilnya

22 jam lalu

Bandara Adi Soemarmo Solo Turun Status dari Bandara Internasional Jadi Bandara Domestik, Ini Profilnya

Kemenhub tetapkan Bandara Adi Soemarmo turun status dari bandara internasional menjadi bandara domestik. Ini kekhawatiran Sandiaga Uno,

Baca Selengkapnya

Bandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun

2 hari lalu

Bandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun

Bandara Adi Soemarmo turun status dari internasional ke domestik. Bagaimana nasib pariwisata di Solo? Ini tanggapan Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

3 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Iuran Wisata untuk Siapa

3 hari lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

6 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

6 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

7 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

8 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

8 hari lalu

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.

Baca Selengkapnya

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

8 hari lalu

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya