TEMPO Interaktif, Jakarta:Untuk menyelesaikan masalah percaloan kereta api membutuhkan landasan hukum yang lebih baik. Kepala Humas Daerah Operasi PT KAI I, Zaenal Abidin, Minggu (20/1), mengatakan, “Kecuali kita boleh buat peraturan sendiri.” Ia meminta agar DPR membuat peraturan tentang percaloan ini agar landasan hukumnya kuat. Selama ini, masalah tersebut belum ada payung hukumnya. Akibat tidak ada peraturan ini, Zaenal mengaku bosan membicarakan masalah ini karena tidak ada habis-habisnya. Bahkan, dengan yakin, ia mengungkapkan lima tahun lagi pun jawabannya akan sama. Selain itu, katanya, masalahan calo merupakan permasalahan yang jamak terjadi di mana-mana. Ia mencontohkan turnamen tenis Wimbledon, yang juga ada calonya. “Di kantor polisi saja banyak calo,” ujarnya dengan nada sinis. PT KAI sendiri, katanya, ia mengaku sudah ada orang dalam yang dipecat gara-gara terlibat percaloan. Dengan nada lemah, ia justru mengungkapkan suatu ide aneh, yaitu para calo ditangkap, diikat, kemudian dilempar keluar dari kereta Parahyangan. “Tapi ini nanti bisa diprotes Komnas HAM,” katanya. Ia berharap agar pers bisa memantau terus percaloan ini, dan lagi, ia juga berharap agar pemberitaan tentang percaloan tidak hanya diri PT KAI saja yang disalahkan. Pasalnya, banyak hal yang terkait di sini. “Terutama masalah hukum,” ujar Zaenal.(Anggoro Gunawan-Tempo News Room)