TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Gubernur Anies Baswedan segera menunjuk Plt Direktur Utama PT Pembangunan Sarana Jaya. Permintaan ini diungkapkan setelah Anies mencopot Dirut Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan yang menjadi tersangka korupsi di KPK.

"Biar pak Yoory, itu fokus menghadapi proses hukum. Maka sesegera mungkin, Pemprov harus menunjuk atau mencari Plt atau bahkan mendefinitifkan," kata Gembong saat dihubungi wartawan di Balai Kota DKI, Senin, 8 Maret 2021.

Anies Baswedan telah menonaktifkan Yoory dari jabatan Direktur Utama Sarana Jaya. Hal itu dilakukan menyusul penetapan Yoory sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat lalu, 5 Maret 2021.

Baca juga: KPK Akui Tengah Menyidik Kasus Korupsi Pembelian Tanah di Pondok Ranggon

Gembong mengatakan perusahaan daerah yang pernah dipegang Yoory punya banyak program pembangunan. Salah satunya adalah program pembangunan rumah DP nol rupiah hingga ITF Sunter.

Pemerintah DKI, kata dia, harus segera mengevaluasi untuk mencari pengganti Yoory, agar yang bersangkutan juga fokus dalam menjalankan proses hukumnya. "Posisi Yoory harus dievaluasi agar pembangunan DP nol rupiah tidak terganggu," ujarnya.

Koran Tempo edisi 8 Maret 2021 menulis bahwa kasus korupsi pengadaan tanah di Pondok Ranggon ini diduga merugikan negara hingga Rp 150 miliar. Tiga orang diduga telah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu Direktur Utama PT Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan, serta dua direktur PT Adonara, Anja Runtuwene dan Tommy Andrian.

Dalam kasus yang disidik KPK ini, PT Pembangunan Sarana Jaya diduga membeli lahan di Pondok Ranggon dan Munjul seluas 4,2 hektare pada akhir 2019. Lahan yang akan digunakan untuk proyek rumah DP nol persen itu diduga bermasalah karena berada di jalur hijau dan harganya bermasalah. Proyek DP 0 persen adalah salah satu program yang digaungkan oleh Anies Baswedan sejak kampanye Pilkada 2017 silam.

IMAM HAMDI