TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz meminta Gubernur Anies Baswedan memaksimalkan peran Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta. Dengan keberadaan KPK DKI ini seharusnya kasus korupsi Sarana Jaya bisa dicegah.

Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyelidiki dugaan korupsi pembelian tanah yang dilakukan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. BUMD DKI itu diduga terlibat korupsi pengadaan tanah 4,2 hektare di kawasan Munjul dan Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Dirut Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

"Kami berharap peran KPK DKI dimaksimalkan untuk mencegah korupsi," kata anggota Fraksi PKS DPRD DKI itu saat dihubungi, Rabu, 17 Maret 2021.

Menurut dia, KPK DKI yang dibentuk Anies itu mempunyai peran sebagai institusi yang bisa mencegah korupsi di lingkungan Pemerintahan DKI. Semestinya, KPK DKI berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sistem yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi.

"Karena KPK DKI punya peran preventif agar kasus korupsi bisa dicegah," ujarnya.

Adapun KPK DKI dikukuhkan Gubernur Anies pada 3 Januari 2018. Komite itu dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 187 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

<!--more-->

"Perjalanan 2018 diawali mulai bekerjanya Komite Pencegahan Korupsi Ibukota. Kami susun (Komite) sebagai bagian dari TGUPP," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 3 Januari 2018.

Komite Pencegahan Korupsi atau KPK DKI itu diketuai oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Bambang Widjojanto. Sedangkan anggota Komite ini terdiri dari aktivis Hak Asasi Manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno, dan Peneliti Ahli Tata Pemerintahan yang Baik Tatak Ujiyati.

Ketua TGUPP pemerintahan sebelumnya, Muhammad Yusuf, juga tergabungk dalam Komite. "Semua anggota punya kompetensi, relevansi, dan orientasinya sama untuk memberantas korupsi," ujar Anies Baswedan.

Pada saat pengukuhan, Bambang Widjojanto berharap bisa bekerja sama dengan semua lembaga dan kelompok masyarakat yang memiliki semangat antikorupsi. Bambang ingin Komite tidak membuat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi khawatir. "Tujuan dibentuknya Komite ini justru secara bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Jakarta,” ujarnya.

Menurut Anies, banyak komponen yang ingin dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinannya. Prinsip tata pemerintahan yang baik tersebut adalah pemerintahan yang bersih, akuntabel, sesuai aturan hukum, efektif, efisien dan partisipatif.

Itu sebabnya, pertama yang akan dibangun adalah sistem pencegahan korupsi. "Ini pesan utama kami untuk menciptakan good governance."

Anies Baswedan menyatakan, dirinya menyadari bahwa Komite yang baru dibentuk ini mempunyai tugas yang cukup besar. Pertama, tugasnya membangun sistem data yang terintegrasi. Komite juga bertugas membangun integritas aparatur sipil Pemda DKI Jakarta. Komite pun akan menjadi penghubung antara Pemda DKI dan masyarakat serta lembaga negara lain, seperti KPK dalam melakukan pengawasan serta pencegahan korupsi.

Baca juga: PSI Minta Anies Baswedan Buka Data Pembelian Tanah Sarana Jaya

Pembentukan Komite Pencegahan Korupsi atau KPK Jakarta ini merupakan salah satu tugas prioritas yang harus dilakukan pada 100 hari pertama pemerintahannya. Dengan adanya komite ini diharapkan bisa membangun sistem pemerintahan dengan tata kelola yang baik untuk menyelamatkan pendapatan asli daerah (PAD). "Bagaimana pemasukan bisa maksimal tanpa ada penyempitan," kata Anies Baswedan.