TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengungkap temuan pemotongan bantuan sosial tunai atau bansos tunai ternyata tidak hanya dilakukan seorang ketua rukun tetangga (RT). Ada beberapa Ketua RT dan RW yang ketahuan menyunat bansos tunai itu.

"Ada beberapa oknum RT/RW yang diganti karena memotong BST warga. Ada satu orang yang dipotong sampai Rp 50 ribu," ungkap Premi saat rapat dengar pendapat bersama Komisi E DPRD DKI, Rabu, 24 Maret 2021.

Dinas Sosial telah membuka layanan pusat informasi melalui aplikasi WhatsApp untuk menerima laporan warga mengenai masalah pendistribusian bansos tunai. Beberapa pengaduan masuk adalah adanya pemotongan bansos tunai oleh ketua lingkungan.

Pemerintah pun menindaklanjuti laporan itu, dan menemukan bukti adanya pemotongan bansos tunai yang diterima warga. Dalam proses pemeriksaan, ketua RT itu mengakui telah memotong BST warga.

"Kami minta kepada lurah untuk mengecek waktu itu dan lurah melakukan pengecekan ke lapangan disertai bukti-bukti dan surat pernyataan di atas materai."

Pemerintah DKI memberikan bansos tunai kepada 1,1 juta kepala keluarga yang terkena dampak pandemi Covid-19. Bantuan tunai dari DKI disalurkan melalui rekening Bank DKI.

Sedangkan Kementerian Sosial menyalurkan bansos tunai kepada 750 ribu kepala keluarga melalui PT Pos Indonesia. Bansos tunai diberikan selama empat bulan. Setiap penerima BST mendapatkan Rp 300 ribu per bulan.

Baca juga: Bansos Tunai di DKI Disunat Hingga Rp 200 Ribu, Gerindra Sebut Tiga Wilayah Ini

Anggota Komisi E DPRD DKI, Ima Mahdiah, mengaku telah mendapatkan banyak laporan terkait pemotongan bansos tunai oleh ketua RT. Politikus PDI Perjuangan itu menemukan ada satu ketua RT di kawasan Jakarta Utara, memotong Rp 10 ribu kepada setiap penerima Bansos. "Tapi tidak semua RT/RW seperti ini, banyak jg RT RW yang bagus, tapi karena oknum ini jadi jelek."