Jakarta - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tegas setelah merilis larangan mudik lebaran tahun ini.

Menurut dia, jika pemerintah serius dengan kebijakan ini mudah untuk mengimplementasikannya.

"Jika pemerintah mau serius melarang, caranya mudah. Pada rentang tanggal yang sudah ditetapkan, semua operasional transportasi di bandara, terminal penumpang, stasiun kereta dan pelabuhan dihentikan," kata Djoko melalui pesan singkatnya, Ahad, 28 Maret 2021.

Pemerintah melalui Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM) Muhadjir Effendy melarang semua kalangan baik ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat untuk mudik Lebaran, mulai 6 - 17 Mei 2021. |

Adapun larangan mudik Lebaran dilakukan untuk menekan meluasnya kasus Covid-19 yang mungkin terjadi setelah mudik.

Berkaca pada kebijakan tahun 2020, operasional kereta api jarak jauh, kapal laut dan penerbangan domestik dan internasional diberhenti operasi selama 15 hari mulai 25 April hingga 9 Mei 2020. Djoko menyarankan pemerintah menerapkan kebijakan serupa dengan tidak memberikan pengecualian dalam kebijakan pelarangan mudik lebaran.

Sebabnya, jika pemerintah memberikan pengecualian bakal menimbulkan banyak penafsiran dan penyimpangan. Bahkan, berpotensi terjadinya pungutan liar. "Surat keterangan dapat dijadikan lahan subur pendapatan tidak resmi nantinya."

Baca juga : Larangan Mudik Lebaran: Perusahaan Otobus Prediksi Angkutan Carteran Membludak, Sebab...

Menurut dia, pemerintah tidak perlu membuat pengecualian untuk transportasi hingga orang yang dibolehkan keluar kota selama periode mudik lebaran 2021. "Sehingga hasilnya akan lebih terasa manfaatnya," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, rencana operasi di lapangan juga harus diperbaiki agar tidak seperti tahun lalu yang hanya mampu menghalau kendaraan roda empat ke atas.

Sementara sepeda motor dapat melenggang menembus larangan mudik sampai tujuan, karena banyak jalan pilihan yang dapat dilalui. "Ini terjadi karena keterbatasan anggaran dan aparat Polri menjadi kendala."

IMAM HAMDI