DKI Jadi Contoh Keterlambatan, Ombudsman: Ubah Taktik Vaksinasi Covid-19

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 29 Maret 2021 15:19 WIB

Petugas medis menyuntikan vaksin COVID-19 tahap pertama kepada warga lanjut usia (lansia) di Tegal Alur, Jakarta, 16 Maret 2021. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat menargetkan pemberian vaksinasi Covid-19 pada sekitar 203.000 lanjut usia atau lansia. TEMPO/Fajar Januarta

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho menyarankan Kementerian Kesehatan mengubah strategi vaksinasi Covid-19 dengan prioritas kelompok tertentu.

Tujuannya untuk mempercepat proses vaksinasi dan membentuk herd immunity seperti harapan pemerintah.

"Arah vaksinasi Covid-19 sudah seharusnya diubah dari pendekatan tahapan 1, 2, 3, dan 4 menjadi terbuka untuk semuanya selama wilayah itu masuk dalam wilayah episentrum," kata dia saat konferensi pers virtual, Senin, 29 Maret 2021.

Pemerintah sebelumnya membagi pendistribusian vaksin ke dalam beberapa tahapan. Pada tahap pertama, vaksin diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Kemudian tahapan kedua yang kini sedang berjalan menyasar pelayan publik dan lanjut usia atau lansia.

Menurut Teguh, strategi ini memang sesuai dengan standar World Health Organization (WHO). Namun, strategi tersebut hanya bisa dilaksanakan di negara dengan sistem pendataan yang baik.

Indikatornya adalah sistem dapat membuat klaster calon penerima vaksin secara otomatis. Misalnya, untuk tahap pertama, sistem langsung menyaring data penduduk yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan.

Advertising
Advertising

Begitu juga dengan tahap kedua, sistem langsung memilah siapa saja penduduk yang tergolong lansia.

"Di kita sistem data ini belum bisa menampilkan itu, makanya dilakukan pendekatan bottom-up," ucap dia. Maksud pendekatan bottom-up adalah mengumpulkan data warga langsung dari lapangan untuk diserahkan kepada pemerintah.

Baca juga : Ombudsman Sebut Penurunan Harga Gabah Bukan Karena Isu Impor Beras, Tetapi...

Masalah berikutnya adalah verifikasi data terus-menerus terhadap kelompok tertentu. Teguh mencontohkan pihak-pihak yang tak termasuk pelayan publik, tapi minta didahulukan disuntik vaksin Covid-19.

Belum lagi verifikasi data harus dilakukan Dinas Kesehatan. Padahal, dia melanjutkan, Dinas Kesehatan tak memiliki kompetensi untuk memverifikasi data.

"Yang terjadi karena proses verifikasi yang terus-menerus ini, maka ada keterlambatan vaksinasi di Jakarta," jelas dia.

Teguh berujar rendahnya realisasi vaksinasi Covid-19 tahap pertama dan kedua di Jakarta. Dia menjabarkan target vaksinasi tahap pertama dan kedua di Ibu Kota mencapai 3 juta orang sepanjang Januari-April 2021.

Saat ini, 122.199 tenaga kesehatan dan penunjangnya telah divaksin. Jumlah ini melampaui target 112.301 orang.

Lalu untuk tahap kedua, vaksin baru diberikan kepada 337.760 lansia dari target 911.631 orang (37,1 persen) dan 465.428 pelayan publik dari target 1.976.757 orang (23,5 persen).

Jika ditotal, data Ombudsman menunjukkan bahwa vaksinasi Covid-19 tahap kedua di Jakarta selama dua bulan ini mencapai 30,8 persen.

LANI DIANA

Berita terkait

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

18 menit lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

37 menit lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

7 jam lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

8 jam lalu

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

Pasien pembekuan darah pertama yang disebabkan oleh vaksin AstraZeneca adalah Jamie Scott.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

19 jam lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

23 jam lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

1 hari lalu

Kemenkes: Waspada Email Phishing Mengatasnamakan SATUSEHAT

Tautan phishing itu berisi permintaan verifikasi data kesehatan pada SATUSEHAT.

Baca Selengkapnya

Untuk Pertama Kali, AstraZeneca Akui Vaksin Covidnya Punya Efek Samping Langka

1 hari lalu

Untuk Pertama Kali, AstraZeneca Akui Vaksin Covidnya Punya Efek Samping Langka

Perusahaan farmasi AstraZeneca digugat dalam gugatan class action atas klaim bahwa vaksin Covid-19 produksinya menyebabkan kematian dan cedera serius

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

3 hari lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

3 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya