Jalur Road Bike, Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Tak Perlu Dibuat

Reporter

Editor

Sabtu, 5 Juni 2021 09:24 WIB

Anggota Polisi menghalau pesepeda road bike yang berada diluar jalur sepeda agar kembali ke jalur khusus di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengatur jam lintas bagi pesepeda road bike dengan diizinkan melintasi jalur kendaraan bermotor di Jalan Sudirman - Thamrin pada Senin-Jumat pukul 05.00-06.30 WIB. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai tak perlu ada lintasan khusus sepeda road bike atau sepeda balap. Menurut dia, pesepeda balap dapat menggunakan jalur sepeda eksisting.

"Tidak usah bangun lintasan baru. Pakai yang sudah ada," kata dia saat dihubungi, Jumat, 4 Juni 2021. Menurut Taufik, sepeda di Ibu Kota bukan untuk balapan. Pemanfaatan sepeda untuk aktivitas sehari-hari tetap harus memakai jalur yang sudah ada.

Politikus Partai Gerindra ini mempertanyakan jumlah populasi pesepeda road bike di Jakarta. Protes dapat muncul lantaran lintasan road bike mengganggu pengguna jalan yang lain. "Jangan mengganggu."

Pemerintah DKI berencana membuat lintasan khusus sepeda road bike di jalan layang non tol Kampung Melayu-Tanah Abang dan jalan Sudirman-Thamrin.

DKI hanya mengizinkan sepeda balap melintasi Jalan Sudirman-Thamrin pada Senin-Jumat pukul 05.00-06.30 WIB. Sementara lintasan di jalan layang non tol berlaku di Sabtu-Ahad pukul 05.00-08.00 WIB.

Advertising

Sembari menunggu dasar hukum terbit, pemerintah DKI menggelar uji coba lintasan ini di jalan layang non tol. Uji coba road bike di Sudirman-Thamrin akan menyusul.

Baca: Anggota DPRD DKI Sebut Sindiran Anies Baswedan Soal Jalur Sepeda Berlebihan

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

16 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

26 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Ditlantas Polda Metro Jaya Tutup JLNT Casablanca Setiap Malam, Pukul 21.00-4.00 WIB

34 hari lalu

Ditlantas Polda Metro Jaya Tutup JLNT Casablanca Setiap Malam, Pukul 21.00-4.00 WIB

Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menutup Jalan Layang Non Tol atau JLNT Casablanca mulai pukul 21.00 WIB hingga pukul 4.00 WIB.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

37 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

43 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

45 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya