Kontroversi Jalur Sepeda Khusus Road Bike, Pengurus ISSI Angkat Suara

Sabtu, 5 Juni 2021 15:25 WIB

Anggota Polisi menghalau pesepeda road bike yang berada diluar jalur sepeda agar kembali ke jalur khusus di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengatur jam lintas bagi pesepeda road bike dengan diizinkan melintasi jalur kendaraan bermotor di Jalan Sudirman - Thamrin pada Senin-Jumat pukul 05.00-06.30 WIB. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Provinsi Ikatan Sports Sepeda Indonesia (ISSI) DKI Jakarta Novian Herbowo menyebut sepeda road bike tidak difungsikan sebagai alat transportasi. Menurut dia, sepeda balap ini menjadi wadah rekreasi, bahkan menciptakan prestasi.

"Memang ini rata-rata untuk sepeda road bike tidak dipakai sebagai sarana transportasi, tapi bisa menjadi sarana rekreasi dan juga prestasi," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 5 Juni 2021.

Novian meyakini, bibit-bibit jagoan pesepeda balap bakal muncul apabila pemerintah memberikan fasilitas. Fasilitas yang dimaksud, seperti jalur sepeda balap.

Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berencana membuat lintasan khusus sepeda balap di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang dan jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.

"Kita kan melihat prestasi sepeda di Indonesia dari sisi road bike memang belum terlalu luar biasa," ucap dia.

Advertising
Advertising

Menurut dia, secara tak langsung pemerintah DKI bertujuan membentuk calon pesepeda balap. Untuk itulah, pemerintah DKI tengah mengkaji rencana lintasan sepeda road bike.

ISSI mencatat terdapat sekitar 50 komunitas pesepeda road bike di Ibu Kota. Jumlah anggota di setiap komunitas berbeda-beda, mulai dari 20, 50, hingga 100 orang. "Jumlahnya setiap hari bertambah," ujar dia.

Baca juga: Target Anies Baswedan, Terbangun 170 Km Jalur Sepeda di Akhir Tahun Ini

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

3 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

12 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

15 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

16 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

17 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

48 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

48 hari lalu

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

49 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

DPRD DKI Jakarta menyoroti dampak penghapusan data penerima KJMU terhadap kekhawatiran putus kuliah bagi mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

50 hari lalu

Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan bus mudik Lebaran 1445 Hijriah gratis dengan tujuan 19 kota di 6 provinsi mulai Palembang sampai Malang

Baca Selengkapnya

Bantah Pangkas Penerima KJMU, Dinas Pendidikan DKI: Kami Hanya Verifikasi Data

51 hari lalu

Bantah Pangkas Penerima KJMU, Dinas Pendidikan DKI: Kami Hanya Verifikasi Data

Pemprov DKI Jakarta hanya melakukan verifikasi data supaya beasiswa KJMU tepat sasaran.

Baca Selengkapnya