Sertifikat Vaksin Belum Ada di PeduliLindungi? Kominfo Jelaskan 2 Kemungkinan

Jumat, 27 Agustus 2021 14:09 WIB

Pengunjung melakukan scan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi sebelum masuk ke Margo City, Depok, Jawa Barat, Jumat, 20 Agustus 2021. Pengunjung dan pegawai mal diwajibkan sudah melakukan vaksin minimal dosis pertama serta menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining masuk ke mal. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan penjelasan mengapa ada masyarakat yag belum mendapatkan sertifikat vaksin Covid-19 di PeduliLindungi. Sertifikat vaksin ini kini menjadi syarat untuk mengakses berbagai fasilitas publik di DKI Jakarta.

Dalam unggahan di akun resmi @kemenkominfo, dijelaskan ada dua kemungkinan mengapa sertifikat vaksin belum keluar meski warga sudah vaksinasi.

Kemungkinan pertama, fasilitas kesehatan penyelenggara vaksin belum memasukkan data peserta vaksin. Kemungkinan kedua, sertifikat belum terbit.


Kominfo mengatakan jika fasilitas kesehatan belum memasukkan data peserta vaksinasi ke sistem PCare, tidak ada keterangan tanggal vaksinasi orang tersebut di aplikasi PeduliLindungi. Untuk mengatasi masalah ini, petugas kesehatan perlu memasukkan ulang data peserta vaksinasi Covid-19 ke sistem PCare.

Untuk warga DKI Jakarta yang belum memiliki sertifikat vaksin karena kasus itu, mereka bisa mengirimkan email ke dki@jakarta.go.id. Laporan sertifikat vaksin belum ada itu bisa dikirim dengan subjek "SertifikatVaksin_Nama lengkap". Satu email laporan itu hanya bisa memuat satu identitas peserta.

Selanjutnya data yang diperlukan untuk mengurus sertifikat vaksin....

<!--more-->

Data lain untuk mengurus sertifikat vaksin yang belum ada di PeduliLindungi adalah nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), foto kartu tanda penduduk (KTP), nomor ponsel dan alamat email. Warga juga diminta memberikan data lokasi dan tanggal vaksinasi, foto kartu vaksinasi yang menampilkan data diri dan status pemberian vaksinasi, nomor batch vaksin serta tangkapan layar status sertifikat vaksin di PeduliLindungi.

Untuk kasus sertifikat vaksin belum terbit, peserta akan melihat ada keterangan tanggal vaksinasi ketika membuka aplikasi PeduliLindungi. Ketika menghadapi masalah ini, warga diminta memastikan sudah mengisi data dengan benar ketika mendaftar ke PeduliLindungi. Setelah itu, periksa status vaksinasi.

Dua orang mahasiswi menunjukkan sertifikat vaksinasi usai menjalani vaksinasi COVID-19 di Kampus Universitas Telkom, Bojongsoang , Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin, 21 Juni 2021. Universitas Telkom menyediakan sebanyak 3.000 dosis vaksin bagi mahasiswa dan pegawai kampus guna mempercepat program vaksinasi nasional. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi


Pemprov DKI tidak bisa membantu memasukkan data dalam kasus tersebut karena sertifikat vaksin hanya dapat dikeluarkan oleh sistem PeduliLindungi.

Jika sertifikat vaksin masih bermasalah, warga dapat menghubungi PeduliLindungi di pusat bantuan (call center) 119 extention 9 atau email ke sertifikat@pedulilindungi.id.

Data yang dilampirkan ke email PeduliLindungi ini adalah
nama lengkap, NIK, nomor ponsel, alamat email, lokasi dan tanggal vaksinasi, nomor batch vaksin, serta tangkapan layar status sertifikat vaksin di PeduliLindungi. Warga juga diminta melampirkan foto KTP dan foto kartu vaksinasi status pemberian vaksinasi.

Baca juga: Satgas Covid-19 dan Polisi Cek Sertifikat Vaksin Wisatawan Tujuan Puncak


Berita terkait

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

7 jam lalu

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

Kementerian Kominfo yakin kedatangan investor asing seperti Starlink tak akan mengganggu bisnis perusahaan penyedia layanan telekomunikasi eksisting.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Indonesia akan Berangkat ke Australia untuk Belajar Publisher Right

7 jam lalu

Pemerintah Indonesia akan Berangkat ke Australia untuk Belajar Publisher Right

Indonesia akan mempelajari publisher rights langsung dari Australia, negara yang berpengalaman mengatur hubungan pers dan platform digital.

Baca Selengkapnya

Izin Operasi Starlink Rampung, Kominfo: Kecil Peluang Masuk Jakarta

8 jam lalu

Izin Operasi Starlink Rampung, Kominfo: Kecil Peluang Masuk Jakarta

Kominfo akhirnya mengizinkan masuknya layanan Starlink ke Indonesia. Bukan untuk kota besar, Starlink didorong masuk ke wilayah terisolir.

Baca Selengkapnya

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

10 jam lalu

Respons Isu Efek Langka Vaksin AstraZeneca, Budi Gunadi: Benefitnya Jauh Lebih Besar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal efek samping langka dari vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

12 jam lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

21 jam lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

21 jam lalu

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

Pasien pembekuan darah pertama yang disebabkan oleh vaksin AstraZeneca adalah Jamie Scott.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

1 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Buat Jemaah Calon Haji 2024, Ini Aturan Terbaru dari Arab Saudi

1 hari lalu

Buat Jemaah Calon Haji 2024, Ini Aturan Terbaru dari Arab Saudi

Arab Saudi mewajibkan jemaah calon haji memenuhi kriteria vaksinasi dan mendapatkan izin resmi.

Baca Selengkapnya