Wagub DKI Bantah Tugu Sepatu Produk Iklan

Rabu, 22 September 2021 09:30 WIB

Warga melintas di dekat instalasi karya seni kreasi pelaku ekonomi kreatif yang menjadi sasaran vandalisma di kawasan Stasiun BNI City, Jakarta, Ahad, 19 September 2021. Pemprov DKI kesulitan mengawasi aksi vandalisme pada instalasi dan fasilitas umum karena terbatasnya tenaga pengawas. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah berdirinya tugu sepatu sebagai produk iklan. Menurut dia, tugu sepatu adalah salah satu wadah penyaluran kreativitas.

"Semua dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kreativitas kepada semuanya," kata Wagub DKI di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa malam, 21 September 2021.

Sebelumnya, beredar sebuah foto dengan judul 'Anies Bohong'. Dalam foto itu tertera tiga penampakan tugu sepatu di Jakarta. Ada juga tulisan yang menuding tugu sepatu itu adalah iklan.

"Kenapa tidak jujur bilang ini iklan sepatu? Kemana uang bayaran iklan dari perusahaan sepatu?" demikian sepenggal tulisan foto itu.

Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI bekerja sama dengan salah satu produk sepatu lokal merk Compass dalam mendirikan tugu tersebut. Semula tugu sepatu terpasang di tiga titik, yakni Stasiun BNI City Taman Dukuh Atas, Lapangan Banteng, dan Alun-alun Velodrome.

Advertising
Advertising

Namun instalasi sepatu raksasa itu malah mengalami vandalisme. Riza Patria mengatakan, tugu itu sementara dicopot untuk dibersihkan dari bekas-bekas vandalisme.

Riza menyebut tugu sepatu merupakan contoh kolaborasi untuk membuat sebuah ikon. "Produk yang menarik menjadi ikon kebanggaan kita," ujar dia.

Baca juga: Tugu Sepatu di Sudirman Menghilang, Wagub DKI: Dicabut, Dibersihkan Dulu

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

4 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

13 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

16 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

17 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

18 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

49 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

49 hari lalu

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

50 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Tidak Gegabah dalam Penghapusan Data Penerima KJMU

DPRD DKI Jakarta menyoroti dampak penghapusan data penerima KJMU terhadap kekhawatiran putus kuliah bagi mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

51 hari lalu

Pemprov DKI Sediakan Mudik Lebaran Gratis ke 19 Kota, dari Palembang sampai Malang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan bus mudik Lebaran 1445 Hijriah gratis dengan tujuan 19 kota di 6 provinsi mulai Palembang sampai Malang

Baca Selengkapnya

Bantah Pangkas Penerima KJMU, Dinas Pendidikan DKI: Kami Hanya Verifikasi Data

52 hari lalu

Bantah Pangkas Penerima KJMU, Dinas Pendidikan DKI: Kami Hanya Verifikasi Data

Pemprov DKI Jakarta hanya melakukan verifikasi data supaya beasiswa KJMU tepat sasaran.

Baca Selengkapnya