TEMPO.CO, Jakarta- Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terus melancarkan serangan dan kritik kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Terbaru adalah ungkapan Pelaksana tugas Ketua Umum PSI Giring Ganesha yang menyebut Anies sebagai pembohong.

Berikut adalah deretan kritik PSI terhadap Anies mulai dari persoalan banjir hingga Formula E:

1. Interpelasi Banjir

Upaya Farksi PSI DPRD DKI mengajukan hak interpelasi kepada Anies Baswedan telah dilakukan sejak awal tahun ini dengan isu banjir. Saat itu PSI menilai Anies tak serius menanggulangi banjir di Ibu Kota.

"PSI menilai Anies tidak menjalankan amanah penanggulangan banjir, bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir," kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Justin Adrian Untayana melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 25 Februari 2021.

PSI juga mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosa kata serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuan sama sekali. Apalagi Anies sudah menjabat selama 3,5 tahun, namun justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.

Selain lambat dalam pembebasan lahan, Anies juga tidak menunjukkan keberpihakan anggaran terhadap penanggulangan banjir. Pemprov DKI, misalnya, membatalkan pembebasan 118 bidang lahan untuk normalisasi sungai senilai Rp 160 miliar pada APBD-Perubahan tahun 2019.

Namun, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tak mendapat dukungan dari partai lain untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Anies soal penanganan banjir. Justin Adrian Untayana mengatakan, tidak ada kabar dari fraksi-fraksi yang sudah diajak bicara. "Gayung tak bersambut sepertinya," kata dia saat dihubungi, Selasa, 16 Maret 2021.

<!--more-->

2. Menolak Perubahan RPJMD Pemprov DKI

Fraksi PSI di DPRD kembali menyatakan sikapnya yang berseberangan dengan Anies. Mereka menolak draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2017-2022 Gubernur Anies Baswedan. "Kami tegaskan di sini bahwa sebenarnya fraksi PSI semata-mata menolak RPJMD bukan karena faktor like or dislike, suka atau tidak suka dengan tokoh-tokoh tertentu, tapi memang ada alasan-alasan mendasar yang menjadi concern kami," kata dia dalam konferensi pers virtual, Kamis, 11 Februari 2021.

PSI, Justin memaparkan, khawatir akan terjadi benturan antara kepentingan pemerintah pusat dan DKI alias programnya tak sejalan. Menurut dia, benturan ini berdampak pada terganggunya harmonisasi pembangunan. Karena itulah, PSI mempersoalkan dihapusnya program normalisasi sungai dalam draf perubahan RPJMD 2017-2022. Program ini sebelumnya masuk dalam RPJMD DKI selama Anies menjabat.

Program normalisasi adalah warisan dari pemerintahan sebelum Anies di era Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Anies kemudian memilih naturalisasi sungai dengan konsep tidak membeton tepian sungai dan tak menggusur warga pinggiran sungai.

Pada Agustus 2021, Fraksi PSI konsisten menolak revisi RPJMD 2017-2022. Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad menyatakan tidak ada urgensi untuk mengubah isi RPJMD itu. "Karena isinya hanya upaya perbaikan rapor gubernur semata tanpa ada upaya percepatan pengendalian pandemi dan pemulihan pascaCovid-19," kata dia dalam pesan teksnya, Jumat, 13 Agustus 2021.

Saat pembacaan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD, 2 Agustus 2021, hanya PDIP dan PSI yang menolak usulan revisi RPJMD. Sementara tujuh partai lainnya setuju. Idris menilai masih ada isu lain yang lebih penting dibahas ketimbang revisi RPJMD. Misalnya, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2020, APBD Perubahan (APBD-P) 2021, dan Rancangan APBD (RAPBD) 2022.

3. Ajukan Interpelasi Formula E bersama PDIP

Sejumlah perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan PDI Perjuangan menyampaikan surat pengajuan hak interpelasi ajang Formula E. Surat itu disampaikan kepada Ketua DPRD DKI Praseyo Edi Marsudi pada Kamis, 26 Agustus 2021.

Totalnya ada 33 anggota dewan yang membubuhkan tanda tangan, rinciannya 8 orang dari PSI dan 25 orang dari PDIP. Prasetio juga menandatangani surat pengajuan interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan itu.

"Di sini saya terima. Saya rasa hak anggota dan ini harus ditindaklanjuti. Dibamuskan untuk dilaksanakan dalam paripurna," kata Prasetyo di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, saat itu.

Perhelatan Formula E di Jakarta semula dijadwalkan pada 6 Juni 2020. Balapan ditunda karena pandemi Covid-19. Pemerintah DKI telah membayar biaya komitmen Rp 560 miliar. Sebanyak Rp 360 miliar digunakan untuk biaya komitmen pada 2020 dan Rp 200 miliar untuk 2021.

Perhelatan itu dikritik PSI lantaran dianggap menghambur-hamburkan uang. PSI menghitung Pemerintah DKI justru rugi. Pemerintah DKI tengah merevisi studi kelayakan penyelenggaraan Formaula E, namun Anies menginstruksikan agar acara itu tetap digelar pada Juni 2022.

<!--more-->

4. Giring PSI Sebut Anies Baswedan Pembohong

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah seorang pembohong. Menurut dia, kebohongan itu tampak dari sikap Anies yang pura-pura peduli di tengah pandemi Covid-19 dan rakyat yang menderita.

"Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat, sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan presiden 2024," kata dia dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Tempo, Selasa, 21 September 2021. "Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan."

Pernyataan ini dia sampaikan dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial DPP PSI sejak kemarin, 20 September 2021. Giring menyinggung soal pengucuran dana daerah untuk Formula E. Pembayaran ini juga dicairkan di masa pandemi Covid-19.

"Uang sebanyak itu dihabiskan Anies di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal dunia, dan hidupnya susah karena pandemi," terang Giring. Tak hanya itu, Giring menambahkan, Anies Baswedan juga mengabaikan tekanan rakyat yang meminta rencana balap Formula E di Ibu Kota dibatalkan.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar buka suara soal pernyataan Giring Ganesha yang menyebut Anies pembohong. Michael menyatakan hingga tahun keempat menjabat, Gubernur DKI Anies Baswedan belum banyak merealisasikan program kerjanya. Itulah sebabnya Anies disebut sebagai seorang pembohong. "Artinya yang dijanjikan itu jauh sekali dari pelaksanaan," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 22 September 2021.

ADAM PRIREZA | IMAM HAMDI | LANI DIANA