TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Berman Limbong mengungkapkan pihaknya menemui banyak kendala dalam mengembangkan layanan Transjakarta ke kota penyangga ibu kota. Padahal, menurut Berman, pihaknya bersama Transjakarta sudah berusaha menyediakan transportasi umum tersebut untuk memudahkan mobilitas pekerja Jakarta yang tinggal di pinggiran kota.

"Harus jujur kami mengatakan, ego kewilayahan ini tinggi, masyarakat butuh, tapi pemerintahnya belum tentu mau," ujar Berman saat dikonfirmasi, Kamis, 30 Desember 2021.

Berman mencontohkan di wilayah Jatibening, Bekasi, pihak DTKJ sudah melakukan uji coba serta bersurat dan melapor ke pihak kelurahan dan kecamatan setempat soal perluasan wilayah operasional Transjakarta. Namun, pemerintah setempat menyiratkan sikap tidak mendukung permohonan tersebut. "Rasanya mereka malah berpihak ke ojek pangkalan dan premanisme ormas di sana, akhirnya kami tarik mundur (armada Transjakarta)," ujar Berman.

Selain terkendala izin dari pemerintah setempat, Berman mengatakan layanan integrasi kendaraan Jaklingko menemui kendala dalam penambahan jumlah armada. Ia mengatakan awalnya Pemprov DKI berencana menambah jumlah kendaraan Jaklingko menjadi 6.600 pada tahun 2023.

Dengan jumlah tersebut, Berman mengatakan seluruh wilayah masyarakat di Jakarta bakal bisa terlayani Jaklingko. Namun karena pandemi Covid-19, jumlah tersebut tidak tercapai dan stuck.

Mengenai penambahan jumlah armada angkutan umum reguler di Jakarta, Berman mengatakan para operator kesulitan mencari pihak yang mau memberikan pembiayaannya.

"Sebagusnya trayek saat ini, tidak ada lagi pihak yang mau memberikan pembiayaan untuk peremajaan kendaraan umum reguler. Kecuali, yang bunganya tinggi," kata Berman.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca juga:

Transjakarta Diminta Segera Bentuk Divisi Keselamatan untuk Cegah Kecelakaan