Kasus Omicron Jakarta Tembus 725, Wagub Sebut akan Ada Pengetatan PPKM

Sabtu, 15 Januari 2022 14:45 WIB

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Januari 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bakal ada pengetatan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Ibu Kota. Menurut dia, pengetatan ini harus diterapkan mengingat terus bertambahnya penularan Covid-19 varian Omicron.

"Jadi kami minta pengetatan. Nanti kami akan koordinasikan sesuai dengan masa periodenya PPKM Level 2 ini," kata Ahmad Riza Patria di Gedung PMI DKI Jakarta, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Januari 2022.

Riza menyebut kasus Omicron yang ditemukan di Jakarta tembus 725. Dinas Kesehatan mencatat 545 orang atau 75 persen dari jumlah itu merupakan pelaku perjalanan luar negeri.

Advertising
Advertising

Sementara 180 pasien lainnya tertular Omicron dari transmisi lokal. Data ini tercatat per 14 Januari 2022.

Menurut Riza, pemerintah pusat bersama dengan daerah secara rutin mengevaluasi kebijakan PPKM. Salah satu pengetatan yang diperlukan, lanjut dia, soal perjalanan orang ke luar negeri. "Nanti kebijakan-kebijakan yang baru akan segera kami sampaikan," ucap politikus Partai Gerindra itu.

Penambahan kasus Omicron sejalan dengan melonjaknya pasien harian yang terinfeksi virus corona. Belakangan ini penambahan kasus baru mencapai 100-300 per hari.

Kasus aktif juga meningkat. Hingga kemarin pasien Covid-19 yang masih dirawat atau menjalani isolasi tercatat 3.325 orang.

Benarkah Fase Endemisitas Covid-19 Sudah Dekat?

Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan terlalu cepat untuk mengatakan bahwa wabah virus corona penyebab Covid-19 sudah menuju fase endemi. WHO merujuk kepada pernyataan sejumlah pakar di dunia, termasuk di Indonesia, perihal keyakinan transisi pandemi-endemi di balik ledakan kasus baru karena SARS-CoV-2 varian Omicron.

Dalan keterangan kepada pers pada Selasa lalu, pejabat senior bidang kedaruratan WHO Eropa, Catherine Smallwood, mengatakan bahwa endemisitas tercapai ketika sirkulasi virus sudah stabil di level dengan gelombang-gelombang penularannya yang sudah bisa diprediksi. Dan, menurut dia, itu tidak bergantung kepada upaya-upaya eksternal yang ditempatkan untuk memelihara stabilitas itu.

"Tapi apa yang kita lihat sekarang, memasuki 2022 ini, sama sekali belum mendekati fase itu," katanya sambil menambahkan, "Kita tidak bisa diam saja dan kemudian stabilitas penularan itu terjadi."

Smallwood menyatakan kalau saat ini masih ada begitu besar ketidakmenentuan karena virus yang berevolusi cukup cepat. Kemampuan virus itu memberi tantangan-tantangan baru untuk dihadapi umat manusia. "Jadi jelas sekali kita belum ada pada titik kemampuan untuk menyebut fase endemi," katanya.

Dalam jumpa pers itu WHO juga mengungkap hasil pemodelannya bahwa infeksi Covid-19 varian Omicron akan menjangkiti lebih dari separuh populasi penduduk di benua Eropa dalam 6-8 pekan ke depan. Omicron disebut menyebar lebih cepat dan luas daripada varian-varian Covid-19 sebelumnya.

Baca juga:

Ade Yasin Ungkap Kronologi Kasus Pertama Omicron di Kabupaten Bogor

Berita terkait

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

6 jam lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Luncurkan Green Climate Fund untuk Bangun Sistem Kesehatan Menghadapi Perubahan Iklim

Inisiatif ini akan membantu sistem kesehatan Indonesia untuk menjadi lebih tangguh terhadap dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Menkop UKM Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Pembatasan Jam Buka Warung Madura

1 hari lalu

Menkop UKM Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Pembatasan Jam Buka Warung Madura

Menkop UKM Teten Masduki mengevaluasi pernyataan pejabatnya tentang pembatasan jam operasinal warung atau toko klontong milik masyarakat.

Baca Selengkapnya

Zulhas Revisi Permendag Pembatasan Barang Bawaan Impor, Angin Segar bagi Pelaku Bisnis Jastip?

1 hari lalu

Zulhas Revisi Permendag Pembatasan Barang Bawaan Impor, Angin Segar bagi Pelaku Bisnis Jastip?

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang, tidak ada lagi pembatasan barang.

Baca Selengkapnya

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

2 hari lalu

Kemenkes, UNDP dan WHO Perkuat Layanan Kesehatan Hadapi Perubahan Iklim

Kemenkes, UNDP dan WHO kolaborasi proyek perkuat layanan kesehatan yang siap hadapi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

5 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

6 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

6 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

7 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

8 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

9 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya