TEMPO.CO, Jakarta - Komandan Satuan Tugas Covid-19 Udara Bandara Soekarno-Hatta Kolonel Agus Listiyono mengakui ada sejumlah blind spot atau titik buta di arus karantina penumpang dari Luar Negeri di Bandara Soekarno-Hatta.

Blind spot yang berada di area sejak penumpang Luar Negeri turun dari pesawat hingga menuju tempat karantina ini menjadi titik rawan munculnya penyimpangan seperti mafia karantina.

"Ada, makanya sekarang dalam tahap penyempurnaan," ujar Agus saat dihubungi Tempo, Senin, 7 Februari 2022.

Menurut Agus, titik rawan tersebut terus dievaluasi semua pihak. Menurut dia, Satgas Covid-19 udara dibentuk pertama kali sejak adanya Covid-19 sehingga dalam perjalanannya masih ada kekurangan yang harus disempurnakan.

"Kekurangannya masih ada dan harus disempurnakan sehingga tidak timbul mafia karantina dan penyimpangan lainnya. Kerawanan-kerawanan itu terus dievaluasi."

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi, Agus mengatakan, Satgas Covid-19 Udara Bandara Soekarno-Hatta melakukan pengawasan ketat di lokasi blind spot tersebut. "Tindak lanjut pengawasan blind spot, sudah dilakukan tim gabungan dengan cara sidak dan patroli," kata Agus.

Soal titik rawan jalur karantina ini diakui Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo.

Dedi menjelaskan, beberapa kasus pelanggaran kekarantinaan terjadi karena adanya blank area dari seseorang baik warga negara asing (WNA) maupun warga negara Indonesia (WNI) saat keluar pesawat hingga menuju Imigrasi.

"Di situ blank area yang memungkinkan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan kekarantinaan. Terjadi transaksional sehingga WNA dan WNI yang harusnya karantina di tempat yang sudah disiapkan tapi tidak dilakukan," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat 4 Februari 2022.

<!--more-->

Aplikasi Monitoring Karantina

Untuk meminimalisir hal tersebut, jenderal bintang dua ini menuturkan Polri sudah meluncurkan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi. Namun, ia juga menuturkan perlu kerja sama dari stakeholders lainnya seperti Satgas Covid-19 dan TNI melakukan pengawasan secara konvensional.

Dedi menegaskan pihaknya tidak segan-segan menindak pelaku pelanggaran dan penyimpangan kekarantinaan. Hal ini sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo.

Dedi menuturkan, Kapolri sudah memerintahkan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri untuk membentuk tim mengusut adanya dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam kekarantinaan.

"Tim sedang bekerja, sudah melakukan komunikasi, koordinasi, verifikasi, dengan berbagai pihak mulai keimigrasian, kekarantinaan kesehatan kemudian Satgas Covid, pengelola bandara hingga petugas di bandara, sampai dengan ke hulunya adalah pihak PHRI yang mengelola jasa hotel tempat WNA maupun WNI yang karantina," kata Dedi.

Hingga kini, kata Dedi, penyidik masih melakukan penyelidikan apakah ada tindak pidana dalam proses kekarantinaan. Jika memang ada dan ditemukan alat bukti, maka penyidik tak segan menetapkan tersangka.

"Siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran kekarantinaan dari hulu hingga hilir akan dilakukan tindakan tegas," ujarnya.

Terkait dengan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi, Dedi mengatakan, aplikasi ini secara digital mengawasi WNA dan WNI yang masuk ke Indonesia dari mulai tiba hingga ke lokasi karantina.

Beberapa lokasi pintu masuk ke Indonesia baik Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sudah menerapkan aplikasi ini. Hasilnya, lanjut Dedi cukup efektif mengawasi WNA dan WNI yang melakukan karantina.

"Saat ini baik dan efektif aplikasi ini. Namun demikian perlu di-cover pengawasan manual. Ada kebijakan dari BNPB setiap periode tertentu petugas menjaga di lokasi karantina harus diganti untuk meminimalisir pelanggaran kekarantinaan terjadi," katanya.

Ia pun menjelaskan beberapa keunggulan dari aplikasi Monitoring Karantina Presisi ini, dimana setiap orang yang melakukan karantina akan tercatat dalam sistem berapa lama melakukan karantina dan kapan sudah keluar karantina.

Bahkan, aplikasi ini bisa mendeteksi orang yang melakukan karantina jika kabur dari lokasi karantina. "Kalau keluar 200 meter dari lokasi karantina ada peringatan ke command center. Kemudian petugas bisa mencari dan menjemput orang tersebut agar menyelesaikan masa karantinanya," ujarnya.

Namun, ia mengakui beberapa kendala dari aplikasi ini yakni ketergantungan dengan internet. Sebab aplikasi ini bisa berjalan jika jaringan internet stabil. Kemudian, ia juga memaparkan kemungkinan adanya upaya pelanggaran seseorang yang melakukan karantina meninggalkan handphonenya untuk kabur dari karantina sehingga tak bisa terlacak.

"Untuk itu harus ada sinergi secara teknologi dan konvensional dalam pengawasan," katanya.

Dalam kesempatan ini, Dedi pun berharap agar pelanggaran karantina bisa ditekan di tengah kasus Covid-19 yang kembali meningkat. Ia pun memperingatkan masyarakat ada konsekuensi hukum jika melanggar karantina.

"Ada berbagai macam regulasi dilanggar, yaitu pasal 14 UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan itu hukuman penjara satu tahun dan denda Rp100 juta. Kalau ada penyuapan lebih tinggi lagi bisa dikenakan pasal korupsi," katanya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Meroket, Kabupaten Tangerang Menduga Omicron Sudah Menyebar

JONIANSYAH HARDJONO