PDIP Kritik Sudirman Said Jadi Komisaris Transjakarta: Dekat dengan Anies

Jumat, 18 Maret 2022 17:03 WIB

Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan santap siang bersama di warung tegal (Warteg) Nurul, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Juni 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengkritik penunjukan Sudirman Said sebagai Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Menurut dia, Sudirman tak memiliki rekam jejak atau pengalaman bekerja di bidang transportasi.

"Unsur kedekatan menjadi menonjol, karena latar belakangnya tidak mendukung," kata dia dalam pesan teks kepada wartawan, Jumat, 18 Maret 2022.

Hari ini para pemegang saham memutuskan penunjukan Sudirman Said sebagai Komisaris Utama PT Transjakarta. Keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) di Balai Kota, Jakarta Pusat hari ini.

Advertising
Advertising

(kiri ke kanan) Komisaris Utama PT Transjakarta Sudirman Said dan Pelaksana tugas Badan Pembinaan BUMD DKI Budi Purnama dalam RUPS LB PT Transjakarta, Jumat, 18 Maret 2022. Dok. PT Transjakarta

Gilbert sangsi Sudirman dapat mengatasi segala permasalahan yang ada di tubuh BUMD DKI itu mengingat latar belakangnya yang nihil bidang transportasi. Untuk itu, dia mengira, Sudirman Said ditunjuk hanya karena dekat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Bagaimana bisa cepat menyelesaikan masalah? Berapa korban lagi yang diharapkan Anies?" tanya politikus PDIP itu.

Dia menganggap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi atau sense of crisis yang terjadi di PT Transjakarta. Hal ini mengingat banyaknya korban berjatuhan akibat tabrakan bus transjakarta.

Gilbert juga berulang kali menyoroti penunjukan direksi PT Transjakarta yang bukan ahli di bidang transportasi. "Malah ada yang tanpa pengalaman dan hanya sebagai TGUPP (Direktur Pelayanan dan Pengembangan Achmad Izzul Waro) bisa jadi direksi," ujar dia.

Selanjutnya: Sudirman Said Pernah Jadi Komisaris Food Station

Berita terkait

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

6 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

7 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

7 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

7 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

8 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

9 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

10 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

10 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

11 jam lalu

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

PDIP telah membuka pendaftaran dan penyaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sebanyak 12 orang telah mendaftar.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

11 jam lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya