TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Lahan sekolah SDN Pamulang Timur 1 di Jalan dr Setia Budi, Tangerang Selatan (Tangsel), ditutup akses masuknya oleh pemilik tanah karena masalah sengketa tanah. Sekolah itu berdiri di atas sebidang tanah dengan luas sekitar 700 meter.

Seorang warga Pamulang bernama Satiri mengklaim sebagai pemilik lahan sekolah dasar itu. Juru bicara ahli waris, Sarpani meminta tanah itu dikembalikan.

"Satiri menuntut haknya yang terpakai oleh pemerintah di SDN 01 Kecamatan Pamulang Kelurahan Pamulang Timur. Kita mencari hak," kata Sarpani, Rabu 29 Juni 2022.

Menurut Sarpani, di dalam surat luas tanah Satiri tertulis lahan seluas 700 meter. Padahal luas yang sesungguhnya lebih dari 2.000 meter.

"Ada pertanyaan, kok bisa begitu? Nah jawabanya adalah, tempo dulu bahwa kita taruh luas tanah di NJOP 700 meter supaya bayar pajaknya bisa lebih murah," ujarnya.

Menurut Sarpani, awalnya Satiri lupa bahwa dia memiliki tanah di Jalan dr Setia Budi, Tangsel. Hal itu baru diketahui ketika Satiri menjabat sebagai ketua RW dan menandatangani tanahnya yang terkena gusuran tol Serpong- Cinere.

"Setelah menandatangani surat gusuran tol, ia membuka berkas-berkas lamanya, ternyata tanah seluas kurang lebih 700 meter yang ada bangunan sekolah ini milik beliau sehingga beliau menuntut haknya yang terpakai oleh pemerintah," ujarnya.

Sarpani telah mendatangi sekolah maupun dinas terkait untuk melakukan diskusi serta menanyakan keabsahan surat yang dimiliki pihak sekolah tersebut.

"Kalau ke sekolah mereka hanya menunjukan surat pemberitahuan bahwa sekolah dibangun pada tahun 1982, bukan surat kepemilikan yang valid. Saya juga cari tau ke dinas tetapi sampai sekarang belum ada yang bisa bicara," tambahnya.

Dengan demikian, ahli waris Satiri kini menutup akses jalan masuk ke SD Negeri Pamulang Timur 01 menggunakan batu dan pasir yang disemen setinggi 50 sentimeter.

Mereka mengklaim tanah tempat sekolah itu berdiri di Pamulang, Tangerang Selatan adalah haknya. "Kita kasih waktu satu minggu untuk bertemu pihak pemerintah kota Tangsel, intinya kita mau direspons positif dan cepat jangan dioper sana sini, tanah ini dipakai sekolah mulai dari tahun 1982 hingga saat ini dan tidak ada pembayaran," kata Sarpani.

MUHAMMAD KURNIANTO

Baca juga: PPDB Hari Pertama di Tangsel, Pendaftar Jalur Zonasi Capai 2.500