TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI tidak pernah bekerja sama dengan Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Dia mengatakan yang bekerja sama dengan ACT adalah Baznas.

“Jadi untuk ACT perlu kami sampaikan, ACT itu tidak ber-MoU dengan Pemprov, ACT itu kerja samanya dengan Baznas setahu saya,” ujar dia di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 6 Juli 2022.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, masalah internal di ACT tidak ada hubungannya dengan Pemprov DKI. Menurut dia, Pemprov DKI bila melakukan kerja sama dengan pihak ketiga akan tetap melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan.

“Itu masalah di internal ACT, dan tidak terkait dengan Pemprov,” katanya.

Kendati pengelolaan dana umat oleh ACT ditengarai bermasalah, Wagub DKI Riza tetap mendorong pihak swasta atau pihak ketiga tetap bisa bekerja sama dan membangun Jakarta yang baik, agar maju kotanya dan bahagia warganya.

Riza juga memastikan Pemprov DKI tidak bekerja sama dengan ACT dalam pendistribusian daging kurban tahun ini. “Ya kurban juga bukan dengan Pemprov, itu kolaborasinya dengan yang lainnya.”

Wagub DKI Riza bilang kerja sama ACT selama ini tak bermasalah

Sebelumnya, Wagub DKI Riza Patria membenarkan bahwa Pemprov DKI beberapa kali melakukan kerja sama dengan pihak swasta, termasuk ACT. “Karena Jakarta ini kan selalu berkolaborasi bersinergi dengan semua pihak termasuk pihak ketiga swasta, komunitas, penggiat, dan sebagainya,” ujar dia di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 4 Juli 2022.

Namun, kata politikus Partai Gerindra itu, selama ini kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan ACT tidak ada masalah alias baik-baik saja. Ihwal dugaan penyelewengan dana oleh pimpinan ACT, Pemprov DKI Jakarta akan melihat lebih dulu ke depannya seperti apa masalahnya.

“Kami tentu akan melakukan evaluasi semuanya, sejauh mana masalahnya sesungguhnya nanti akan ditangani pihak terkait,” tutur Riza.

Wagub Riza memastikan bahwa hubungan Pemprov DKI dengan ACT tidak bermasalah, termasuk pelaksaan kurban yang dilakukan tahun lalu. “Kalau ada masalah itu urusan ACT dengan yang lain, ya, yang penting selama ini dengan DKI Jakarta dengan pemprov berhubungan baik tidak ada masalah,” kata dia.

Beberapa program ACT yang bekerja sama dengan Pemprov DKI di antaranya Jakarta Care Line pada 2020, pendistribusian daging kurban 2020-2021, dan Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia pada 2021.

Dugaan penyelewengan dana umat oleh bos ACT

Isu penyelewengan dana oleh ACT tersebut berhembus melalui laporan Majalan Tempo edisi 2 Juli 2022. Dalam laporannya berjudul ‘Kantong Bocor Dana Umat’, Tempo menyajikan pelbagai tulisan hingga informasi soal jumlah dana yang ACT kumpulkan, pengelolaannya hingga kebocoran di sana.

Dana ratusan miliar tersebut digunakan untuk berbagai program. Mulai dari membantu korban bencana alam hingga pembangunan sekolah, ataupun tempat ibadah. Akan tetapi pengelolaan dana ratusan miliar tersebut juga diduga bermasalah. Mantan Presiden ACT, Ahyudin, disebut terseret dalam masalah penyelewengan dana masyarakat tersebut.

Menurut laporan Majalah Tempo, Ahyudin diduga menggunakan dana lembaganya untuk kepentingan pribadi. Mulai dari membeli rumah dan perabotannya hingga transfer bernilai belasan miliar ke keluarganya.

Ahyudin disebut memberikan dirinya gaji jumbo yang mencapai Rp 250 juta. Selain itu, berbagai fasilitas mewah juga sempat dinikmati oleh pria berusia 65 tahun itu.

Ahyudin membantah telah menyelewengkan dana lembaganya itu. “Kalau saya tidak punya uang, boleh dong saya pinjam ke lembaga,” ujarnya dalam wawancara dengan Majalah Tempo. “Saat ini saya terlilit cicilan rumah, cicilan mobil, bahkan biaya sekolah anak. Jika saya membawa kabur duit lembaga, dari mana logikanya?”

Ahyudin telah didepak dari ACT Januari lalu. Ia mengaku dipaksa mundur. Ahyudin merasa difitnah menyelewengkan dana lembaga untuk kepentingan pribadinya. Dia mengaku berani menghadapi masalah ini di jalur hukum. "Jika tuduhan itu benar, saya seharusnya dilaporkan ke penegak hukum," kata dia.

Baca juga: ACT Sering Kerja Sama dengan Pemprov DKI, Wagub: Selama Ini Tak Bermasalah