Anies Baswedan Jelaskan Jamkrida Minta Naik Modal dari Rp 400 Miliar Jadi Rp 1,6 Triliun, Puji PKS

Reporter

Mutia Yuantisya

Editor

Sunu Dyantoro

Rabu, 3 Agustus 2022 16:53 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri acara Milad ke-20 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 29 Mei 2022.Saat hadir, Anies mendapatkan sambutan meriah dari kader PKS dengan teriakan Presiden. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Bawedan menjawab pertanyaan yang dilayangkan sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta terkait peningkatan modal dasar yang diajukan PT Jamkrida dari Rp 400 miliar menjadi Rp 1,6 triliun.

“Kami seluruh jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, saran, catatan penting yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap materi Raperda yang kami sampaikan dua hari yang lalu,” kata Anies dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Agustus 2022.

Modal tersebut, kata Anies, akan digunakan untuk mengembangkan penjaminan kredit bagi koperasi dan UMKM yang feasible tapi tidak bankable.

“Apabila selama ini PT Jamkrida bermitra dengan Bank DKI dan lembaga keuangan lainnya, maka ke depannya Jamkrida akan bisa bermitra dengan perbankan nasional maupun lembaga keuangan nasional lainnya yang memiliki cakupan kredit lebih besar lagi di Jakarta,” ujarnya.

Dengan begitu, ucap Gubernur DKI itu, maka UMKM di Provinsi Jakarta akan mendapatkan manfaat permodalan untuk meningkatkan usaha dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan.

Anies Baswedan puji PKS

Sementara itu, kata dia, proyek pengembangan usaha PT Jamkrida sudah tertuang dalam rancangan jangka panjang perusahaan. Anies Baswedan mengatakan perubahan bentuk hukum PT Jamkrida itu menegaskan bahwa Jamkrida Jakarta merupakan perusahaan milik daerah sesuai dengan amanat PP No. 54/2017.

Terhadap perjanjian kerja sama yang telah dilakukan, tetap memakai identitas yang lama sampai disahkan perubahan bentuk hukum Jamkrida menjadi Perseroan Daerah. Kemudian, akan dilakukan penyesuaian dengan identitas yang baru.

“Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi PKS atas kinerja PT Jamkrida Jakarta dan untuk perubahan modal dasar, kami sependapat bahwa anggaran dasar perusahaan harus dilakukan perubahan dengan menambah nilai modal dasar perusahaan,” ujarnya.

Menurut Anies Baswedan, unit usaha syariah PT Jamkrida Jakarta telah mendapatkan izin operasional per September 2019 dan atas dasar tersebut, pihaknya akan mencari mitra syariah lainnya selain PT Bank DKI untuk bisa mendukung pembiayaan UMKM.

“Kami juga berupaya untuk memberikan penguatan UMKM melalui mitra kerja baru, yaitu dengan pemodal nasional madani,” ucapnya.

Ke depannya, kata Anies Baswedan, pihaknya berupaya memberikan penguatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja melalui penjaminan Bank Syariah Nasional maupun lembaga keuangan syariah lainnya.

Baca juga: Anies Baswedan, dari Kontroversi Perubahan Nama Jalan ke Ganti Nama Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat


Berita terkait

Relawan: Upaya Penjegalan pada Anies karena Dia Ditakuti

1 jam lalu

Relawan: Upaya Penjegalan pada Anies karena Dia Ditakuti

Koordinator Nasional Go-Anies, Sirajuddin Abdul Wahab, menilai upaya penjegalan terhadap bakal calon presiden Anies Baswedan mulai meruak.

Baca Selengkapnya

Top Metro Malam: Anies Baswedan Barter Lahan dan Realisasi Pendapatan Jakarta Rendah

5 jam lalu

Top Metro Malam: Anies Baswedan Barter Lahan dan Realisasi Pendapatan Jakarta Rendah

Berita mengenai Anies Baswedan, rendahnya realisasi pendapatan Jakarta, hingga vaksinasi booster malam hari paling banyak dicari di kanal Metro Tempo.

Baca Selengkapnya

Pergoki Ada Pelanggaran Pemilu? Begini Cara Melaporkannya ke Bawaslu

6 jam lalu

Pergoki Ada Pelanggaran Pemilu? Begini Cara Melaporkannya ke Bawaslu

Ada empat pelanggaran pemilu, kampanye belum waktunya juga merupakan pelanggaran, bagaimana cara melapor pelanggaran pemilu ke Bawaslu?

Baca Selengkapnya

Lelang Jabatan Sekda DKI, PKS Ingatkan Heru Budi Soal Campur Tangan Politik

7 jam lalu

Lelang Jabatan Sekda DKI, PKS Ingatkan Heru Budi Soal Campur Tangan Politik

Pemerintah DKI akan membuka lelang pendaftaran calon Sekda DKI. Fraksi PKS DPRD DKI mengingatkan Pj Gubernur Heru Budi Hartono untuk tidak berpolitik.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Lanjutkan Safari Politik ke Papua, Hadiri Perayaan Natal hingga Temui Relawan

9 jam lalu

Anies Baswedan Lanjutkan Safari Politik ke Papua, Hadiri Perayaan Natal hingga Temui Relawan

Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya ke Papua mulai hari ini. Dia akan mengikuti perayaan natal hingga bertemu dengan para relawan Jumat besok

Baca Selengkapnya

PSI DKI Fokus Pemilu 2024, Grace Natalie Turun Gunung: Rahasia Dapur

9 jam lalu

PSI DKI Fokus Pemilu 2024, Grace Natalie Turun Gunung: Rahasia Dapur

Plt Ketua DPW PSI Jakarta Grace Natalie mengungkapkan apa yang akan dilakukannya saat menjadi petinggi PSI DKI.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu, Begini Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

10 jam lalu

Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu, Begini Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena safari politik ke Sumatra yang diduga merupakan pelanggaran Pemilu, yakni curi start kampanye.

Baca Selengkapnya

Harga Kebutuhan Pokok Naik, Pasar Jaya Perkuat Koordinasi Kendalikan Harga

10 jam lalu

Harga Kebutuhan Pokok Naik, Pasar Jaya Perkuat Koordinasi Kendalikan Harga

Pasar Jaya memperkuat koordinasi lintas instansi sebagai langkah untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok di Jakarta agar tetap stabil.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

13 jam lalu

Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

Pemprov DKI menukar lahan di Setiabudi dengan lahan milik PT Nusantara Pasifik Investama yang ada di Cakung. Diputuskan di era Anies Baswedan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Jelaskan Penyebab Baru 20 Persen UMKM yang Miliki Akses ke Kredit Perbankan

15 jam lalu

Pemerintah Jelaskan Penyebab Baru 20 Persen UMKM yang Miliki Akses ke Kredit Perbankan

Yulius mencatat hanya 20 persen usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki akses kredit ke perbankan.

Baca Selengkapnya