PKS Optimistis Jakarta Siap Jadi Kota Bisnis setelah Ibu Kota Negara Pindah

Reporter

Antara

Editor

Sunu Dyantoro

Kamis, 22 September 2022 05:12 WIB

Suasana car free day di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu, 22 Mei 2022. Polda Metro Jaya menutup sejumlah ruas jalan menuju kawasan Jalan Sudirman-Thamrin pada pada hari pertama pelaksanaan car free day ini. TEMPO/ Cristian Hansen

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin optimistis Jakarta bisa menjadi kota bisnis dan ekonomi setelah Ibu Kota Negara (IKN) resmi pindah ke Kalimantan Timur.

Khoirudin mengatakan dalam bimbingan teknis (Bimtek) DPRD DKI ketiga tahun 2022 di Semarang, disebutkan bahwa Jakarta sudah siap untuk menjadi pusat ekonomi dan bisnis.

"Dalam Bimtek, Kementerian Dalam Negeri membahas tentang Jakarta pasca ada UU nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan disebutkan bahwa Jakarta siap jadi pusat ekonomi dan bisnis," kata Khoirudin dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 21 September 2022.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini menilai Jakarta sudah sangat siap menjadi kota ekonomi, sebab Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 lalu mengungkapkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) di Jakarta menjadi yang tertinggi.

"Artinya sumber daya manusia kita sudah siap untuk menjadi kota khusus ekonomi. Hal ini juga karena Jakarta memang sudah menjadi pusat ekonomi sebelum merdeka," ucapnya.

Advertising
Advertising

Khoirudin berharap dengan memiliki kekhususan dan menjadi Kota Ekonomi, maka pendapatan asli daerah (PAD) tidak akan menurun, meskipun Jakarta sudah tidak menyandang status Ibu Kota.

"Dampaknya akan sangat besar pada penghasilan daerah kita. Ini juga bisa meningkatkan pembangunan buat Jakarta," ucap Khoirudin.

New York Amerika Serikat jadi contoh

Analis Hukum Kemendagri Alpin Rahman mengungkapkan wacana tersebut muncul setelah sejumlah pakar melakukan kajian dan studi banding ke beberapa negara yang pernah memindahkan Ibu Kotanya.

"Itu contoh negara maju yang dari pusat pemerintahnya dipindahkan, maka daerah yang lama biasanya dijadikan daerah ekonomi bisnis contohnya seperti di Amerika. Ketika pusat pemerintahan dari New York ke Washington DC. Maka New York menjadi daerah ekonomi," ucapnya.

Namun, Alpin menegaskan hal tersebut masih berupa wacana, dan pihaknya akan melakukan kajian lebih dalam lagi bersama sejumlah instansi pemerintahan lainnya, salah satunya yakni Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi.

"Kalau secara SDM kita nilai sudah cukup maju, kita melihat global semua pesat di Jakarta. Tapi ini masih butuh kajian dahulu. Waktu yang baru beberapa bulan kita lakukan maka kajiannya belum komprehensif, saat ini kami masih mengumpulkan pendapat riset dari akademisi pakar," tuturnya.

Baca juga: 7 Konsep Pengembangan Jakarta Jadi Kota Bisnis Pasca IKN Pindah ke Kalimantan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

1 jam lalu

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

Nasdem Sulsel menyatakan komunikasi politik tetap terbuka dengan partai lain guna menghadapi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Progres Pembangunan Bandara VVIP IKN Sudah 18 Persen, Diklaim Tak Ada Masalah Lahan

3 jam lalu

Progres Pembangunan Bandara VVIP IKN Sudah 18 Persen, Diklaim Tak Ada Masalah Lahan

Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN memastikan tidak ada permasalahan lahan untuk pembangunan runway Bandara VVIP di ibu kota.

Baca Selengkapnya

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

4 jam lalu

Starlink Masuk RI, Kominfo: Kompetisi Bikin Hidup Lebih Hidup, Kita Tidak Berada di Zona Nyaman

Kementerian Kominfo yakin kedatangan investor asing seperti Starlink tak akan mengganggu bisnis perusahaan penyedia layanan telekomunikasi eksisting.

Baca Selengkapnya

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

6 jam lalu

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal 2.086 hektare lahan di IKN yang masih bermasalah.

Baca Selengkapnya

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

6 jam lalu

Imam Budi Hartono Siap Maju Pilkada Depok 2024, Berharap Bisa Koalisi dengan Golkar

Imam Budi Hartono sudah memegang surat keputusan dari DPP PKS untuk maju Pilkada Depok 2024 dan berharap bisa berkoalisi dengan Golkar.

Baca Selengkapnya

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

8 jam lalu

Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024

Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar

10 jam lalu

Basuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan groundbreaking keenam di IKN dilakukan akhir Mei atau awal Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Analis Politik Sebut Depok Krisis Tokoh Hadapi Dominasi PKS

11 jam lalu

Analis Politik Sebut Depok Krisis Tokoh Hadapi Dominasi PKS

Kota Depok sampai saat ini dinilai masih krisis calon pemimpin. Apalagi untuk melawan dominasi PKS dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua DPW PKS Jakarta Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur

12 jam lalu

Ketua DPW PKS Jakarta Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur

Bursa calon gubernur Daerah Khusus Jakarta dari PKS mulai ramai. Salah satunya Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin.

Baca Selengkapnya

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

13 jam lalu

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bicara mengenai peluang pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri dan PKS. Apa katanya?

Baca Selengkapnya