Top 3 Metro: Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung Rp 700 M, Transjakarta Siagakan 1.800 Petugas

Rabu, 9 November 2022 07:31 WIB

Suasana pemukiman RW07 Rawajati yang kabarnya akan dilakukan normalisasi Sungai Ciliwung, Jakarta, Kamis, 11 November 2021. Warga tidak menolak asal pembayaran rumah sesuai atau di atas NJOP dan tanpa makelar. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler metropolitan pada Rabu pagi dimulai dari Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Hartono anggarkan Rp 700 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung. Ada 6,45 hektare lahan di empat kelurahan yang akan dilakukan pembebasan pada 2023.

Berita kedua adalah TransJakarta mengerahkan 1.800 petugas untuk berjaga di dalam bus guna mengantisipasi kasus pelecehan seksual. Sebanyak 10 armada bus pink juga bakal dioperasikan kembali.

Berita yang juga banyak dibaca adalah soal OTT orang buang sampah menggunakan drone. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berencana melakukan OTT atau operasi tangkap tangan menggunakan drone bagi para pembuang sampah sembarangan selain di area CFD.

Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Rabu, 9 November 2022:

1. Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung di 4 Kelurahan, Heru Budi Anggarkan Rp 700 Miliar

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan telah menganggarkan dana Rp 700 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung. Anggaran ini masuk dalam Rancangan APBD DKI Tahun Anggaran 2023.

"Normalisasi Kali Ciliwung kurang lebih sekitar Rp 700 miliar," kata dia usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 8 November 2022.

Heru menuturkan Pemprov DKI bakal melakukan pembebasan lahan di empat kelurahan tahun depan. Dia tak mendetailkan lokasinya.

Menurut Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Yusmada Faizal, empat kelurahan tersebut telah disampaikan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI pekan lalu.

"Kami mendapat arahan dari Kementerian PUPR bahwa untuk Ciliwung diprioritaskan di empat kelurahan," kata Yusmada dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam 1 November 2022.

Berikut rinciannya:

1. Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebutuhan pembebasan lahan 0,8 hektare

2. Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kebutuhan pembebasan lahan 1,5 hektare

3. Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Lokasi persisnya dari MT Haryono mengarah ke Kalibata. Kebutuhan pembebasan lahan 2,25 hektare

4. Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kebutuhan pembebasan lahan 1,95 hektare. Pembebasan lahan dari Jembatan Tong Tek Jatinegara menuju Pintu Air Manggarai.

Total target pembebasan lahan normalisasi sungai tahun depan sebanyak 6,45 hektare. Yusmada menyebut normalisasi Kali Ciliwung dari arah Simatupang ke Manggarai seharusnya mencapai 19 kilometer.

Akan tetapi, pemerintah DKI dan Kementerian PUPR telah menyepakati normalisasi Kali Ciliwung di 7 kelurahan prioritas. Proses normalisasi akan dilanjutkan bertahap yang dimulai di empat dari tujuh kelurahan prioritas pada 2023.

Proyek normalisasi Ciliwung mandek sejak era mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Kini Heru Budi Hartono akan memulai kembali normalisasi sungai sebagai bagian dari upaya penanggulangan banjir Jakarta.

Selanjutnya Transjakarta kerahkan 1.800 petugas cegah pelecehan seksual di bus....

<!--more-->

2. Pelecehan Seksual Kerap Terjadi di Transjakarta, Direktur: Kami Kerahkan 1.800 Petugas

PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mengerahkan ribuan petugas untuk berjaga di dalam bus guna mengantisipasi kasus pelecehan seksual di armada yang dioperasikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta tersebut.

"Kami sudah kerahkan 1.800 petugas yang berjaga di atas bus, untuk memfokuskan dalam pencegahan dan penanganan kasus pelecehan," kata Direktur Operasional dan Keselamatan PT TransJakarta Yoga Adiwinarto di Jakarta, Selasa, 8 November 2022.

Yoga menjelaskan, selain adanya petugas, dibutuhkan juga kesadaran sesama penumpang untuk saling mengingatkan agar menghindari terjadinya pelecehan.

"Karena kalau kita berharap hanya petugas yang awasi, ketika bus penuh atau padat bisa terjadi juga pelecehan tersebut, maka dari itu dibutuhkan kesadaran dari sesama penumpang," ungkapnya.

Warga saat menunggu bus di Halte Transjakarta Bundaran HI yang sedang dilakukan uji coba, Jakarta, Minggu, 9 Oktober 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

Selain itu, pihaknya mengoperasikan kembali bus "pink" sebanyak 10 armada sebagai salah satu upaya untuk mengurangi potensi pelecehan.

"Pengoperasian kembali 10 armada bus 'pink' merupakan salah satu pencegahan terjadinya pelecehan. Selain itu juga untuk memenuhi banyaknya pelanggan serta mobilitas pelanggan," katanya.

Selanjutnya OTT orang buang sampah sembarangan bakal diperluas, tak cuma di kawasan CFD...

<!--more-->

3. OTT Orang Buang Sampah Sembarangan, DKI: Bakal Diterapkan di Luar Car Free Day Sudirman - Thamrin

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan OTT atau operasi tangkap tangan menggunakan drone bagi para pembuang sampah sembarangan saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Selain area CFD, operasi tersebut juga bakal digelar di titik lain.

"Ada titik-titik tertentu yang memang diidentifikasi sering terjadi warga buang sampah sembarangan, itu insidental aja," kata Kepala Seksi Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ikhwan, saat dihubungi, 8 November 2022.

Beberapa titik yang akan dilakukan OTT adalah lokasi yang rentan dengan aktivitas warga membuang sampah. Titik tersebut di antaranya seperti pinggiran sungai, area jembatan, atau tempat-tempat perbatasan. "Titik-titik seperti itu kita identifikasi, nanti kita lakukan juga OTT," tutur Yogi.

Ia mengatakan, jadwal operasi untuk HBKB tingkat Provinsi dan Kota akan dilaksanakan di hari Minggu. Namun, beberapa titik lain diluar HBKB dan CFD bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan.


Petugas Suku Dinas (Sudin) Kebersihan DKI Jakarta memunguti sampah saat kegiatan car free day di Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 22 Juli 2018. Sudin Kebersihan Jakarta pernah menerapkan denda dan hukuman bagi warga yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan dalam kegiatan CFD. TEMPO/Fakhri Hermansyah.

Warga yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda maksimal 500 ribu rupiah. Yogi menyebut bahwa penentuan besaran denda diserahkan kepada petugas di lapangan.

"Aturannya itu kan maksimal 500 ribu ya, tapi kisaran dijatuhkan sanksinya itu diskresi petugas di lapangan," ujarnya.

Selain denda, warga yang tidak membawa uang akan diberi sanksi sosial. Petugas akan meminta warga untuk memungut sampah sepanjang 200 meter sebagai pengganti denda dan diberikan teguran.

Baca juga:
Heru Budi Targetkan Bisa Tuntaskan Normalisasi Ciliwung Sepanjang 4,8 Kilometer

Berita terkait

Top 3 Hukum: Jampidsus Tolak Permintaan Kabareskrim untuk Lepas Anggota Densus, Kapolri dan Jaksa Agung Kompak Bungkam

5 jam lalu

Top 3 Hukum: Jampidsus Tolak Permintaan Kabareskrim untuk Lepas Anggota Densus, Kapolri dan Jaksa Agung Kompak Bungkam

Setelah menangkap satu anggota Densus 88 yang menguntitnya, Jampidsus disebut menghubungi Kabareskrim untuk minta penjelasan.

Baca Selengkapnya

Berita Terpopuler Ekonomi Bisnis: BPJS Minta Maaf ke Ikang Fawzi, UKT Mahal, dan Kenneth Koh yang masih Berharap 9 Mobilnya Kembali

6 jam lalu

Berita Terpopuler Ekonomi Bisnis: BPJS Minta Maaf ke Ikang Fawzi, UKT Mahal, dan Kenneth Koh yang masih Berharap 9 Mobilnya Kembali

Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 27 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Top 3 Hukum: Alasan Rudy Salim Ogah Bayar Denda Pajak 9 Mobil Mewah, Profil Jampidsus Kejagung yang Dikuntit Densus

3 hari lalu

Top 3 Hukum: Alasan Rudy Salim Ogah Bayar Denda Pajak 9 Mobil Mewah, Profil Jampidsus Kejagung yang Dikuntit Densus

Dalam proses penahanan mobil mewah itu, Rudy Salim telah bolak-balik ke kantor Bea Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Baca Selengkapnya

Top 3 Hukum: Truk Sampah Blokir Jalan di CFD Bundaran HI, Pesawat Jatuh di BSD Tewaskan Pilot

8 hari lalu

Top 3 Hukum: Truk Sampah Blokir Jalan di CFD Bundaran HI, Pesawat Jatuh di BSD Tewaskan Pilot

Pengunjung CFD di Bundaran HI kemarin, mengalami lonjakan akibat ada pertunjukan grup musik Kahitna di panggung pencanangan HUT Jakarta ke-497.

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Limpahkan Berkas Bendesa Adat Bali ke Pengadilan, Tersangka Ditahan di Rutan Kerobokan

9 hari lalu

Kejati Bali Limpahkan Berkas Bendesa Adat Bali ke Pengadilan, Tersangka Ditahan di Rutan Kerobokan

Kejati belum menemukan adanya korban lain dalam kasus pemerasan oleh bendesa adat Berawa itu.

Baca Selengkapnya

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

9 hari lalu

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

Menurut Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Sejak awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pemerintah tidak pernah melibatkan komunitas adat terdampak

Baca Selengkapnya

Top 3 Hukum: Detik-detik Ledakan Smelter PT KFI di Kutai Kartanegara, Ayah Pacar Vina Buka Suara soal Pembunuhan 8 Tahun Lalu

9 hari lalu

Top 3 Hukum: Detik-detik Ledakan Smelter PT KFI di Kutai Kartanegara, Ayah Pacar Vina Buka Suara soal Pembunuhan 8 Tahun Lalu

Sebelumnya ledakan serupa terjadi sekitar 18.40 waktu Indonesia tengah, Kamis, 16 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Cara Melacak Posisi Bus TransJakarta Secara Real-time di Google Maps Plus 13 Koridor TJ Beroperasi 24 Jam

9 hari lalu

Cara Melacak Posisi Bus TransJakarta Secara Real-time di Google Maps Plus 13 Koridor TJ Beroperasi 24 Jam

Berikut langkah-langkah melihat posisi bus TransJakarta secara langsung melalui Google Maps secara real-time. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

9 hari lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

9 hari lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya