BP BUMD DKI Enggan Komentari Soal Sudirman Said Mundur sebagai Komut Transjakarta

Senin, 14 November 2022 19:46 WIB

(kiri ke kanan) Komisaris Utama PT Transjakarta Sudirman Said dan Pelaksana tugas Badan Pembinaan BUMD DKI Budi Purnama dalam RUPS LB PT Transjakarta, Jumat, 18 Maret 2022. Dok. PT Transjakarta

TEMPO.CO, Jakarta - BP BUMD tidak bisa berkomentar soal waktu RUPS dan calon pengganti Sudirman Said sebagai Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Mengingat, Sudirman Said telah mengajukan surat pengunduran diri per 10 November 2022.

"Itu saya tidak bisa komen. Saya untuk hal itu tidak bisa berkomentar karena memang saya ditugaskan hanya untuk menjawab terkait diskusi ini," kata Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri BP BUMD DKI Jakarta Thomas saat ditemui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Senin, 14 November 2022.

Sebelumnya, Sudirman Said menyatakan keputusannya mundur dari jabatan Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), dan mengajukan status nonaktif dari Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) adalah untuk fokus menjalani aktivitas politik.

"Saya punya beberapa alasan mengapa saya memutuskan mengajukan status nonaktif di PMI dan mundur dari Komisaris Utama PT TJ (Transjakarta),” kata Sudriman Said kepada Tempo, Sabtu, 12 November 2022.

Beraktivitas politik, kata dia, sejatinya adalah memenuhi panggilan melayani publik. Pendorong masuk politik akan baik jika didasari niat melakukan perbaikan atas keadaan kehidupan publik.

Advertising
Advertising

“Karena itu dalam menjalani aktivitas politik seharusnya para pelaku menjaga etika, lebih dari sekadar sikap legalistik,” ujarnya.

Menurut Sudirman, bekerja dalam wilayah politik, cara pandang yang digunakan adalah legalistik. “Kita bisa bertanya betapa banyaknya landasan legal yang dipaksakan untuk menjustifikasi tindakan yang dilakukan, terutama oleh para pihak yang memegang kekuasaan,” kata Sudirman Said.

Keputusannya untuk mundur dari Komisaris Utama Transjakarta dan mengajukan status nonaktif dari Sekjen PMI, kata dia, semata-mata menjaga etika agar tidak timbul persepsi benturan kepentingan.

“Dalam hal ini saya memilih menjaga etik. Etika dan nalar publik menganjurkan agar aktivitas politik menjauhkan kita dari potensi atau persepsi benturan kepentingan, menggunakan sumber daya yang tidak sepatutnya untuk menjalankan agenda politiknya,” ucap Sudirman Said.

MUTIA YUANTISYA

Baca juga: Sudirman Said Mundur dari Komisaris Transjakarta, Demi Anies Baswedan Menang Pilpres 2024?

Berita terkait

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

3 jam lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

6 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

7 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

8 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

10 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said Ajak Para Tokoh Bersatu Selesaikan Tantangan Pasca Pilpres 2024

12 hari lalu

Sudirman Said Ajak Para Tokoh Bersatu Selesaikan Tantangan Pasca Pilpres 2024

Setelah semua proses pilpres 2024 dan sidang sengketa di MK berakhir, kata dia, penting bagi para tokoh bangsa untuk berkumpul guna merumuskan solusi.

Baca Selengkapnya

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

13 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.

Baca Selengkapnya

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

15 hari lalu

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

DLH DKI Jakarta mengangkut sampah yang dilakukan selama periode tujuh hari sebelum hingga hari kedua Lebaran 2024

Baca Selengkapnya

Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kelima Dunia Pagi Ini

16 hari lalu

Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kelima Dunia Pagi Ini

Berdasarkan pantauan pada pukul 05.35 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 151.

Baca Selengkapnya