TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal ungkap pelbagai kendala di lapangan soal status lahan normalisasi Ciliwung. Karena itulah, pembebasan lahan yang dikerjakan tahun lalu belum sepenuhnya rampung.

"Yang belum dibayar itu yang ada persoalan dan belum dibongkar," kata dia saat ditemui di Grand Cempaka Resort, Bogor, Selasa, 15 November 2022. "Berbagai macam variasi persoalan di lapangan kami temukan soal status lahan."

Tahun lalu pemerintah DKI telah membebaskan lahan di sejumlah titik Kelurahan Cawang dan Rawajati. Akan tetapi, pembebasan lahan masih parsial, sehingga belum membentuk satu bentangan utuh untuk dibangun.

Menurut Yusmada, masalah status tanah menyangkut soal surat ahli waris hingga alas hak. Dia menjelaskan banyak warga tinggal di bantaran Kali Ciliwung, tapi tidak memiliki alas hak yang menunjukkan kesahihan kepemilikan lahan.

"Yang krusial itu alas hak," ucap dia.

Pemerintah DKI memprioritaskan pembebasan lahan normalisasi di empat kelurahan tahun depan. Rinciannya sebagai berikut:
1. Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebutuhan pembebasan lahan 0,8 hektare
- Lahan yang akan dibebaskan: 11.191 meter persegi
- Kebutuhan anggaran: Rp 72,74 miliar
2. Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kebutuhan pembebasan lahan 1,5 hektare
- Lahan yang akan dibebaskan: 11.552 meter persegi
- Kebutuhan anggaran: Rp 138,62 miliar
3. Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Lokasi persisnya dari MT Haryono mengarah ke Kalibata. Kebutuhan pembebasan lahan 2,25 hektare
- Lahan yang akan dibebaskan: 22.273 meter persegi
- Kebutuhan anggaran: Rp 200,45 miliar
4. Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kebutuhan pembebasan lahan 1,95 hektare. Pembebasan lahan dari Jembatan Tong Tek Jatinegara menuju Pintu Air Manggarai.

Dinas SDA DKI telah mengajukan anggaran Rp 469,29 miliar untuk pembebasan lahan di empat kelurahan ini. Usulan disampaikan dalam rapat pembahasan Rancangan APBD DKI 2023 dengan Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI kemarin. Komisi D pun menyetujui alokasi untuk normalisasi Ciliwung tersebut.

Baca juga: Warga Penerima Ganti Rugi Normalisasi Ciliwung Pilih Pindah Mandiri Sebelum Direlokasi