Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

Reporter

magang_merdeka

Editor

Sunu Dyantoro

Sabtu, 26 November 2022 06:21 WIB

Petugas yang mengenakan masker dan pelindung wajah memasukkan data pemohon di Mal Pelayanan Publik, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2020. Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta telah dibuka untuk umum sejak Senin, 15 Juni 2020 dengan tetap menerapkan protokol tahapan kesehatan Covid-19. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja Kementerian Dalam Negeri Pemerintahan Kerajaan Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia ke Mal Palayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra menyambut baik kehadiran Direktur Jenderal Administrasi Kementerian Dalam Negeri Pemerintahan Kerajaan Kamboja, Prak Sam Oeun bersama seluruh delegasi ke Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

Benni berharap pengalaman yang dibagikan oleh jajaran DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi pemerintahan Kerajaan Kamboja dalam penyelenggaraan pelayanan publik di negaranya.

"Kami menyambut baik kedatangan delegasi Kementerian Dalam Negeri Pemerintahan Kerajaan Kamboja bersama para mitranya ke Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Pertemuan ini semakin menghangatkan dan mengeratkan hubungan di antara kedua negara," kata Benni, Jumat, 25 November 2022.

Selain itu, Benni berharap kedua negara dapat terus menjalin hubungan kerja sama bilateral dan saling belajar berbagi pengalaman praktik baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

Adapun ini merupakan kali pertama Pemerintah Kerajaan Kamboja berkunjung ke Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

Direktur Jenderal Administrasi Kamboja, Prak Sam Oeun menyampaikan ketertarikan terhadap konsep pelayanan terpadu satu pintu yang tersedia di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

"Saya sangat terkesan melihat berbagai inovasi layanan yang dihadirkan di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta yang melayani masyarakat dengan berbagai jenis pelayanan mulai dari perizinan/nonperizinan kewenangan pemerintah daerah, pengurusan pajak, paspor, pelayanan SIM, STNK dan juga memberikan pelayanan investasi," ujar Prak Sam Oeun.

Baca: Pemprov DKI Gondol Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dari Kementerian PANRB

Rombongan Kamboja melihat langsung Mal Pelayanan Publik DKI

Prak Sam Oeun bersama dengan rombongan delagasi diajak untuk melihat secara langsung pelayanan di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta mulai dari layanan perizinan atau nonperizinan di lantai 1, aktivitas layanan konsultasi atau penyuluhan, layanan pendidikan, haji, umroh, dan pelayanan urusan agama Islam di lantai 2, sampai dengan pelayanan dari Kementerian atau Lembaga, BUMN dan BUMD di lantai 3.

Kemudian, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta menghadirkan berbagai inovasi layanan yang telah terbukti memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan atau nonperizinan di Jakarta.

Sementara itu, inovasi layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) menjadi salah satu perhatian Prak Sam Oeun beserta delegasi.

Menurut dia, inovasi layanan tersebut sangat praktis dan memudahkan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke kantor pemerintahan penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut telah menjadi inspirasi bagi Prak Sam Oeun untuk menerapkan sistem pelayanan serupa di negaranya.

"AJIB sangat membantu masyarakat yang tidak dapat mendatangi kantor pemerintah secara langsung. Petugas (AJIB) dapat membantu pengajuan permohonan perizinan sampai izin selesai diterbitkan. Kami berharap dapat mereplikasi inovasi ini di Kamboja," tutur dia.

ALIYYU MEDYATI

Baca juga: Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta Sudah Dibuka untuk Umum

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

AS Kembalikan Barang Antik Curian ke RI, Ada Peninggalan Majapahit

3 hari lalu

AS Kembalikan Barang Antik Curian ke RI, Ada Peninggalan Majapahit

Jaksa New York mengembalikan barang antik yang dicuri dari Kamboja dan Indonesia. Dari Indonesia, ada peninggalan Kerajaan Majapahit.

Baca Selengkapnya

AS Kembalikan Barang Antik yang Dicuri dari Indonesia dan Kamboja

4 hari lalu

AS Kembalikan Barang Antik yang Dicuri dari Indonesia dan Kamboja

Jaksa wilayah New York AS menuduh dua pedagang seni terkemuka melakukan perdagangan ilegal barang antik dari Indonesia dan Cina senilai US$3 juta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

5 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

6 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

6 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

7 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

8 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

8 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

11 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

12 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.

Baca Selengkapnya