TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan akan muncul tanah timbul akibat dari pembangunan tanggul pantai di pesisir utara Jakarta. Karena itulah, pemerintah DKI harus bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mengurus sertifikat lahan baru tersebut.

"Tadi (kemarin) kami bahas penajaman bagaimana kalau tanggul itu sudah selesai lahannya harus kami amankan," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Kemarin Heru menggelar rapat pimpinan (rapim) tentang pengembangan tanggul dalam program Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD).

Tujuan rapim untuk menajamkan konsep pembangunan tanggul yang akan bersinergi dengan provinsi lain dan pemerintah pusat guna menjamin Jakarta aman dari banjir rob.

Menurut dia, tidak menutup kemungkinan pemerintah DKI akan bersinergi dengan PT Pelindo untuk membangun sarana bagi masyarakat di lahan timbul tersebut. Misalnya, mendirikan taman dan lapangan basket.

“Target pengerjaan tanggul pantai itu sampai 2025, dilakukan mulai dari tahun kemarin,” ujar Kepala Sekretariat Presiden ini.

Baca juga: Pemerintah Matangkan Konsep Giant Sea Wall, Heru Budi: Supaya Jakarta Aman Banjir Rob 100 Tahun

Pemerintah genjot pembangunan tanggul
Heru Budi menuturkan pemerintah akan terus menggenjot pembangunan tanggul pengaman pantai di Teluk Jakarta. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mematangkan konsep pembangunan tanggul.

Proyek NCICD terdiri dari pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Tanggul pantai masuk dalam proyek NCICD Fase A.

Heru mengutarakan pemerintah berencana melanjutkan pembangunan tanggul pengaman pantai sepanjang 46.212 kilometer. Sebelumnya, pemerintah baru merampungkan tanggul 12.664 kilometer.

Dengan begitu, masih ada sisa tanggul 33.548 kilometer yang harus direalisasikan demi menanggulangi banjir rob di Ibu Kota. Heru tak menjelaskan mengapa pembangunan tanggul pantai ini belum rampung.

Dari total 33 kilometer, pemerintah DKI harus membangun tanggul sepanjang 22.468 kilometer. Tanggul ini akan membentang di wilayah Kamal Muara, Muara Angke, Sunda Kelapa, Tanjung Priok, dan Kali Blencong. Untuk tanggul di Sunda Kelapa, pemerintah DKI berencana melakukan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertugas mendirikan tanggul pantai NCICD sepanjang 11.080 kilometer. Lokasi pembangunan berada di Pantai Kamal-Dadap, Cengkareng Drain, Muara Baru, Ancol Hilir, dan Kalibaru.

Baca juga: Heru Budi Hartono Tajamkan Konsep Giant Sea Wall, Jawab Gundah Joe Biden Jakarta Bakal Tenggelam?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.