Potensi Banjir Rob 3-10 Januari 2023, PSI Ingatkan DKI Soal Kesiapan Pompa hingga Evakuasi Warga

Rabu, 4 Januari 2023 13:01 WIB

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Dok. PSI DKI.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta pemerintah DKI memastikan kesiapan menghadapi potensi banjir pesisir atau banjir rob. Sebab, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksikan potensi banjir rob di pesisir utara Jakarta pada 3-10 Januari 2023.

“Kita harus bersiap menghadapi prediksi ini dengan memastikan genangan bisa sesegera mungkin kering dan meminimalisasi dampak kepada masyarakat dengan bantuan yang diperlukan,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 4 Januari 2023.

Anggara mengingatkan pemerintah daerah soal operasional pompa hingga penyaluran bantuan. Dia tak ingin ada kasus pompa air yang rusak saat dibutuhkan, di tengah kemungkinan banjir rob menghantui warga Ibu Kota.

“Pernah ada kejadian pompa justru tidak berfungsi saat air tiba,” ujar dia.

Oleh karena itu, Ara sapaan akrab Anggara menyarankan, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI menginspeksi kesiapan pompa secara menyeluruh. Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI ini juga menyinggung ihwal langkah evakuasi apabila banjir rob memang datang.

Advertising
Advertising

Ara meminta pemerintah DKI cepat tanggap menyalurkan bantuan berupa kebutuhan dasar warga dan menyediakan tempat pengungsian di titik-titik rawan banjir.

“Setidaknya kebutuhan pangan dan sanitasi dapat dengan cepat diterima masyarakat terdampak banjir. Tempat evakuasi juga harus ramah bagi anak-anak dan lansia,” ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Matangkan Konsep Giant Sea Wall, Heru Budi: Supaya Jakarta Aman Banjir Rob 100 Tahun

Cara DKI atasi banjir rob
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah DKI bersama dengan pemerintah pusat akan terus menggenjot pembangunan tanggul pengaman pantai di pesisir utara Jakarta. Menurut dia, pemerintah berencana membangun tanggul pengaman pantai sepanjang 46.212 kilometer.

"Tanggul pantai adalah solusi mengatasi banjir di Jakarta yang disebabkan air laut pasang atau banjir rob," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Pembangunan tanggul pantai masuk dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A. Dari target pembangunan 46 kilometer, pemerintah baru mengerjakan 12.664 kilometer.

Proyek NCICD terdiri dari pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut. Heru menyampaikan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mematangkan konsep pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

“Kalau mau aman Jakarta seterusnya sampai 100 tahun, kami harus bisa bangun giant sea wall (dan) tanggul pantai,” ujar Kepala Sekretariat Presiden ini di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Baca juga: Atasi Banjir Rob, Heru Budi Sebut Pemerintah Lanjutkan Bangun Tanggul Pantai NCICD Sepanjang 46 Km

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

3 Fakta Tentang Hammersonic 2024 Beserta Band Metal yang Tampil

6 jam lalu

3 Fakta Tentang Hammersonic 2024 Beserta Band Metal yang Tampil

Hammersonic merupakan festival musik rock dan metal terbesar yang mengundang band rock papan atas seperti Lamb of God dan A Day to Remember.

Baca Selengkapnya

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

12 jam lalu

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

PSI menduga suara partainya dalam pemilihan legislatif DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berpindah ke Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

15 jam lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

1 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.

Baca Selengkapnya

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

1 hari lalu

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

Disebutkan 25 DPD PSI di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jawa Tengah. Begini respons ketua DPW PSI.

Baca Selengkapnya

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

2 hari lalu

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

3 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

3 hari lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

3 hari lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

3 hari lalu

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya