TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah program Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan tidak dilanjutkan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Namun, ada juga program Anies yang dilanjutkan oleh salah satu orang kepercayaan Presiden Joko Widodo ini.

Ada tudingan bahwa Heru Budi Hartono memotong sejumlah program Anies Baswedan yang berakhir masa kepemimpinannya pada Oktober 2022 lalu. Yang paling terbaru adalah dimatikannya Jakwifi program Anies Baswedan di sebagian wilayah Jakarta.

Tudingan ini datang dari eks anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Tatak Ujiyati. "Waduh, kok gini amat ya? Layanan internet gratis di sebagian wilayah Jakarta dihentikan," tulis Tatak dalam akun Twitter @tatakujiyati, Senin, 2 Januari 2023 lalu.

Sebelumnya, Heru Budi juga dituding memangkas program sumur resapan yang kontroversial. Program sumur resapan memang dilanjutkan Heru Budi, tapi tidak total seperti Anies Baswedan. Pelbagai kasus mobil dan kendaraan lain terjeblos sumur resapan dan kontroversi efektivitasnya dalam mengendalikan banjir disebut jadi alasan.

Program naturalisasi sungai Anies tidak dilanjutkan sama sekali, dan Heru Budi lebih memilih melanjutkan program normalisasi berupa proyek tanggul sungai yang telah jadi program Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Anies memang dinilai tak perhatian menggarap normalisasi sungai karena konsekuensi program ini mengharuskan DKI menggusur ribuan orang yang tinggal di pinggir sungai.

Heru Budi dan sejumlah pejabat DKI menyatakan, beberapa program peninggalan Anies tidak dilanjutkan karena dianggap terlalu menghabiskan banyak anggaran.

Baca: Pemprov DKI Pangkas Jumlah Titik Jakwifi Lebih dari Separuh

Berikut ini deretan program Anies yang tidak dilanjutkan Heru Budi beserta alasannya.

1. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)

Keberadaan TGUPP kerap dikritik karena pemborosan APBD

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengungkapkan, besaran angka yang digunakan pada TGUPP pada 2019 hingga 2021 adalah 29 Milyar. Sedangkan pada 2022, pembangunan TGUPP rencananya akan mendapat pembiayaan 12,5M.

2. Penghapusan jalur sepeda

Selain menghilangkan TGUPP, Heru juga menghapus program pembangunan jalur sepeda sebesar 38 Milyar yang pernah dijalankan di masa Anies Baswedan. Menurut Heru, pihaknya akan fokus melanjutkan jalur yang sudah ada saja.

3. Penanaman kembali pohon di Monas

Heru Budi Hartono memilih untuk menanam kembali atau reboisasi pohon-pohon yang ada di Monumen Nasional (Monas). Sebelumnya wilayah tersebut banyak ditanami pohon, namun masa kepemimpinan Anies Baswedan justru dilakukan pemangkasan. Kebijakan Heru tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, kebijakan Heru menghapus program warisan Anies disebabkan karena dua kemungkinan. "Pertama, program-program itu sebenarnya sangat bermanfaat. Namun, Heru dinilai enggan mengakui efektivitasnya 100 persen," ujarnya.

Kemungkinan kedua, lanjut Adi, Heru takut dirundung dan dikritik warganet karena baru menjabat langsung menghilangkan sejumlah program warisan Anies. "Mestinya, Heru harus terbuka mana program yang baik harus dilanjutkan. Kalau buruk disetop, tak usah dilanjutkan," tutur Adi.

Meski banyak yang dipangkas, masih ada beberapa program Anies Baswedan yang dilanjutkan Heru Budi Hartono. "Sekiranya baik dan dinilai efektif akan dilanjutkan," tegasnya.

Berikut ini beberapa program Anies Baswedan yang masih dilanjutkan pada masa kepemimpinan Heru Budi.

1. Program sumur resapan

Menurut Heru, program sumur resapan ala Anies itu memang baik dibuat di beberapa tempat di Jakarta. "Jadi sumur resapan itu di beberapa tempat tertentu seperti Jakarta Selatan yang memang dia cekung, kan kalau sungainya di atas dia di bawah, kita harus bikin sumur resapan itu, nanti kita lihat," kata Heru di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Oktober 2022.

Meski program sumur resapan ini sebelumnya mendapat protes dari sejumlah pihak seperti Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di DPRD DKI Jakarta yang meminta Anies menghentikan program ini dan meneruskan program normalisasi untuk menanggulangi banjir.

Namun demikian, Heru menyebut program itu tetap bisa dijalankan. "Cuma volume dan penempatannya yang kita lihat. Dan yang memprogramkannya kan dinas-dinas yang berpengalaman," ujar Heru.

2. Pembangunan rumah DP 0 Persen

Program pembangunan hunian DP Rp 0 inisiasi eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan tetap dilanjutkan di era kepemimpinannya. Ia menyatakan sudah ada Business to Business (B2B) untuk kelanjutan pembangunan tersebut. “Itu kan kemarin udah B2B, kan, Sarana Jaya, tetap jalan,” ujar Heru.

Baca juga: DKI Pastikan Internet Gratis Jakwifi yang Dibangun Era Anies Baswedan Tidak Dicabut

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.