TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menanggapi kasus 19 anak di Kelurahan Pejaten Barat, Jakarta Selatan yang mengalami gizi buruk dan penyakit penyerta.

Ara, panggilan akrab Anggara, menyebut hal ini sangat disayangkan bahwasanya di Jakarta masih ditemukan kasus demikian. “Sangat disayangkan di Ibukota Jakarta masih ada anak yang kekurangan gizi,” kata Ara kepada Tempo, Kamis, 5 Januari 2023.

Sejak kasus gizi buruk di Jakarta Selatan ini ditemukan beberapa waktu yang lalu, Ara mengaku dirinya lantas mendorong peran aktif Puskesmas dalam upaya mencegah terjadi kasus gizi buruk pada anak-anak.

“Saya mendorong peran aktif Puskesmas tingkat kelurahan untuk selalu melakukan monitoring dan upaya preventif terhadap kasus gizi buruk pada anak-anak dengan edukasi kepada masyarakat terkait kecukupan gizi,” jelas dia. Menurutnya, dalam penanganan kasus gizi buruk juga harus tuntas.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya penguatan pelaksanaan Posyandu balita di tingkat RW. “Tahun 2023 ini Komisi E berhasil mendorong tambahan anggaran untuk dukungan terhadap Posyandu di tingkat RW, semoga dapat ada perbaikan,” ujar Ara.

Baca: Gizi Buruk Masih Ada di DKI Jakarta, Anies Baswedan Bilang Begini

PDIP Sebut Pemprov DKI Kurang Koordinasi

Sementra itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut kasus gizi buruk yang dialami 19 anak di Kelurahan Pejaten Barat itu sangat memprihatinkan.

“Kalau di Jakarta masih ada gizi buruk ya sangat memprihatinkan. Artinya, apa sih yang kurang? Dari sisi koordinasi Jakarta harusnya lebih baik, lebih mudah. Dari sisi anggaran Jakarta anggarannya cukup untuk memberi bantuan kepada masyarakat,” kata Gembong kepada Tempo, Kamis.

Menurutnya, hal ini terjadi karenan kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Padalah, kata dia, Pemprov DKI memiliki perangkat hingga tingkat RT dan RW seperti Dasawisma (Dawis) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“Jadi kalau kita bicara soal gizi buruk seharusnya ibu-ibu Dasawisma sudah bisa deteksi sejak awal. Namun mungkin hasil dari yang dilakukan oleh ibu-ibu Dasawisma tidak direspon oleh atasannya. Artinya, mungkin dinas terkait,” ujarnya.

Menurutnya, penanganan gizi buruk tidak bisa hanya dilakukan dalam waktu yang singkat. Melainkan harus melalui proses yang panjang dan melibatkan sejumlah dinas di Pemprov DKI Jakarta.

“Kalau ditanya kenapa ya ini soal koordinasi aja yang tidak jalan. Hasil-hasil itu kan seharusnya dinas terkait lainnya harus ikut turun, misalnya yang berkaitan dengan anak itu Dinas PPAPP (Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk) ya misalkan, Dinas Sosial,” ungkap Gembong.

Baca juga: 19 Anak Jakarta Selatan Mengidap Gizi Buruk, DPRD: Sangat Memprihatinkan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.