TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menilai program sumur resapan harus dievaluasi. Dia meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk menentukan sumur resapan yang masih berfungsi dan tidak.

"Harus dievaluasi sumur resapan yang dibangun asal-asalan dan potensi membahayakan pengguna," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 7 Januari 2023.

William merespons kejadian terperosoknya truk ke lubang sumur resapan di Jalan Batu Ceper Raya, Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu, 31 Desember 2022. Dari video yang beredar, sumur resapan tampak ambles.

Baca juga: Anak Buah Heru Budi Perbaiki Sumur Resapan yang Bikin Truk Terperosok di Jakpus

Menurut William, pembangunan sumur resapan harus mengedepankan fungsi serapan air. Pemerintah DKI juga perlu mengkaji titik-titik mana saja yang potensial dipasang sumur resapan.

"Bukan dengan sporadis membangun ratusan sumur dengan titik -titik yang nantinya menjadi sumber bahaya bagi warga sekitar," jelas dia.

Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI ini meminta sumur resapan yang tidak berguna dibongkar daripada kembali membahayakan warga. Bahkan, dia mengusulkan, anggaran sumur resapan dialihkan ke program penanganan banjir yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung.

Pemerintah DKI gencar membangun sumur resapan di masa kepemimpinan mantan Gubernur Anies Baswedan. Menurut Anies, banjir Jakarta disebabkan karena curah hujan tinggi dan kawasan cekung. Solusi banjir di daerah cekung ini adalah sumur resapan.

Heru Budi akan melanjutkan program tersebut. Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar dalam APBD DKI 2023. Akan tetapi, anggaran sumur resapan ini bukan untuk penanggulangan banjir seperti era Anies Baswedan, melainkan konservasi air tanah.

Baca juga: Sumur Resapan Dipuji Heru Budi Hartono, Wali Kota Jaktim: Beda dengan Sumur Dinas SDA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.