TEMPO Interaktif, Jakarta:Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan citizens lawsuite terhadap Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Duta Besar RI untuk Malaysia, dan Direktur Jenderal Imigrasi. Sidang yang dilakukan, Senin (12/5) itu dipimpin hakim ketua Andi Samsan Nganro, dan anggota Iskandar Tjakke dan Sunarjo, merupakan kasus pertama di Indonesia. Gugatan lawsuite ini dilakukan 53 warga negara Indonesia, yang terdiri dari buruh migran, pekerja sosial, aktivis LSM, ibu rumah tangga, dan rohaniwan. Hal itu berkaitan dengan terjadinya pelanggaran HAM terhadap buruh migran Indonesia dan keluarganya yang dideportasi secara paksa dari Malaysia ke Nunukan, Kalimantan, tahun lalu. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang itu dijelaskan hakim tidak boleh menolak gugatan walaupun belum ada peraturan proses hukumnya. Selain itu, hakim diberi kewenangan untuk mencari terobosan hukum yang baru. Dengan keputusan tersebut, hakim memberi kesempatan kepada tim kuasa hukum sembilan tergugat untuk menyusun eksepsi dalam waktu dua minggu. Usai persidangan, Slamet Riyadi, ketua tim kuasa hukum tergugat mengatakan tidak kecewa dengan keputusan hakim. Namun, dalam eksepsinya nanti ia akan mempermasalahkan tiadanya dasar hukum yang melandasi tuntutan itu. Karena secara hukum positif belum diatur. Selama ini kita hanya mengenal gugatan class action dan legal standing, ujarnya. Slamet yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) mengatakan bahwa ia akan mempermasalahkan penggugat, yang dianggap bukan merupakan pihak yang betul-betul dirugikan dalam kasus ini. Ketua tim pengacara penggugat Choirul Anam menyampaikan rasa salut kepada majelis hakim. Kami mendukung langkah hakim saat ini, ujarnya. Menurutnya, hal itu dapat menepis anggapan selama ini bahwa majelis hakim kehilangan independensinya dalam memutuskan perkara. Sebelumnya kami sempat sangsi, atas independensi hakim yang mengindikasikan adanya intervensi dari pemerintah, katanya. (Indra DarmawanTempo News Room)