Heru Budi Hartono Tanggapi Pedagang Kopi Lari Dikejar Satpol PP, Kedepankan Sisi Humanis

Reporter

Antara

Editor

Sunu Dyantoro

Minggu, 12 Februari 2023 19:21 WIB

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri acara Gerakan Aksi Bergizi SMP Negeri 51 Jakarta, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Jumat, 10 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta seluruh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengedepankan sisi humanis saat melakukan penertiban pedagang. "Menanggapi kabar yang sedang viral di media sosial pedagang kopi keliling lari saat ada patroli Satpol PP kemudian terjatuh, petugas segera membantu pedagang tersebut," kata Heru di Jakarta, Minggu, 12 Februari 2023.

Heru menuturkan adanya penertiban ini lantaran sudah ada aturan yang melarang pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar. Satpol PP dipastikan mengedepankan sisi humanis dan komunikasi yang efektif saat melakukan penertiban.

Tentunya hal ini sesuai dengan peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub) yang mengedepankan keamanan serta ketertiban umum. Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin mengharapkan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai kinerja Satpol PP yang santun tanpa ada unsur kekerasan di lapangan.

Arifin menegaskan, semua petugasnya saat bertindak harus mematuhi prosedur prosedur standar operasional (SOP) yang telah diatur. Jika ada pelanggaran prosedur tentu akan ada sanksi. "Jika terjadi tindakan kekerasan dan arogansi dalam melaksanakan tugas di lapangan maka kami akan tindak tegas," ujar Arifin.

Advertising
Advertising

Baca juga: 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah di Meja Jokowi, Heru Budi: Akan Dibahas di Istana

DKI jaring 71 PPKS

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta senantiasa mengayomi warga demi menjadi cerminan bahwa Jakarta adalah kota yang ramah dan santun dalam setiap penegakan peraturan.

Selain itu, dengan mengedepankan sisi humanis serta edukasi, maka warga tidak akan merasa ada unsur keterpaksaan dalam mengikuti aturan yang berlaku. Diharapkan dengan penegakan perda/pergub ini mampu mewujudkan adanya kerja sama pemerintah dengan warga.

Sebelumnya, Petugas Tim Penertiban Terpadu Provinsi DKI Jakarta menjaring sedikitnya 71 orang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam operasi penjangkauan secara serentak di lima wilayah kota.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (10/2), mengatakan, operasi penjangkauan PPKS itu dilakukan pada Kamis (9/2) oleh tim gabungan dari Satpol PP DKI Jakarta dan dibantu Dinas Sosial, TNI/Polri dan unsur pemerintah kota/kecamatan/kelurahan.

Pilihan Editor: Heru Budi Hartono Puji Paspampres, Memfasilitasi Warga yang Ingin Dekat Presiden

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

1 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

6 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

7 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

7 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

8 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

9 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Hari Hansip yang Berganti Nama Jadi Linmas atau Perindungan Masyarakat

12 hari lalu

Kilas Balik Hari Hansip yang Berganti Nama Jadi Linmas atau Perindungan Masyarakat

Pada 12 Agustus 1972 keluar Kepres No. 55 tahun 1972 tentang penyempurnaan organisasi Hansip, fungsi utamanya perlindungan masyarakat (Linmas)

Baca Selengkapnya

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

12 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.

Baca Selengkapnya

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

14 hari lalu

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

DLH DKI Jakarta mengangkut sampah yang dilakukan selama periode tujuh hari sebelum hingga hari kedua Lebaran 2024

Baca Selengkapnya

Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kelima Dunia Pagi Ini

15 hari lalu

Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kelima Dunia Pagi Ini

Berdasarkan pantauan pada pukul 05.35 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 151.

Baca Selengkapnya