Sekda DKI Minta PNS DKI Netral di Pilkada dan Pemilu 2024

Reporter

Antara

Minggu, 12 Maret 2023 14:58 WIB

Sekda DKI Joko Agus Setyono melantik pejabat pengawas dan administratur di Balai Kota Jakarta, Jumat, 10 Maret 2023. Foto: ANTARA/HO-Pemprov DKI

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono meminta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah provinsi (PNS DKI) tetap netral menjelang Pemilu 2024.

"Sebagai komitmen untuk menjaga toleransi dan keharmonisan di Kota Jakarta dalam menyukseskan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024," kata Joko setelah melantik pejabat administrator dan pengawas di Balai Kota Jakarta, Jumat, 10 Maret 2023 dikutip dari Antara.

Selain kepada seluruh PNS, dia mengingatkan para pejabat termasuk yang baru dilantik untuk menerapkan hal yang sama.

Joko meminta PNS mendukung Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang berupaya mewujudkan Jakarta yang lebih maju sebagai kota global. Alasannya, kata dia, kesuksesan Jakarta turut membawa kemajuan Indonesia yang selaras dengan slogan "Sukses Jakarta untuk Indonesia".

Joko mengimbau pejabat yang baru dilantik agar dapat melaksanakan APBD sesuai dengan aturan, penuh kehati-hatian, dan ketelitian. Pelaksanaan APBD harus cepat dan tepat sasaran sehingga warga Jakarta dapat merasakan manfaatnya.

Untuk itu, aspirasi dan masukan warga yang terkait dengan proses pelaksanaan pembangunan serta penataan lingkungan perlu memperoleh perhatian yang tinggi.

"Setelah prosesi pelantikan ini, segera menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selanjutnya susun rencana inovasi dan percepatan pembangunan terkait tugas dan jabatan yang baru," ujar Joko.

Ia meminta PNS untuk meningkatkan kinerja guna mendukung tata kelola pemerintahan. "Jika terdapat indikasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan, maka harus segera diantisipasi dan ditangani secara cermat, cepat dan tepat," katanya.

Dalam acara ini Sekda DKI melantik 272 pejabat administrator dan 335 pejabat pengawas.

Pilihan Editor: Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Ini Kata Anak Buah Heru Budi soal Buffer Zone

Berita terkait

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

7 jam lalu

MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan terdapat total 297 perkara dalam sengketa pileg 2024. Disidangkan secara bertahap.

Baca Selengkapnya

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

1 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.

Baca Selengkapnya

Maju-Mundur Istri Ridwan Kamil di Pemilihan Wali Kota Bandung, Ini Profil Atalia Praratya

2 hari lalu

Maju-Mundur Istri Ridwan Kamil di Pemilihan Wali Kota Bandung, Ini Profil Atalia Praratya

Kabar Atalia Praratya mundur dari pemilihan Wali Kota Bandung dibantah Waketum Golkar. Ini profil istri Ridwan Kamil tersebut.

Baca Selengkapnya

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

2 hari lalu

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

PPP menilai terdapat perbedaan perhitungan suara versi PPP dengan KPU.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

2 hari lalu

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

PPP meminta MK agar memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang atau PSU di Kabupaten Paniai.

Baca Selengkapnya

Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius

3 hari lalu

Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius

Hakim MK Saldi Isra menegur sejumlah pemohon sengketa pileg yang tidak hadir dalam sidang pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

3 hari lalu

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

Hakim MK Anwar Usman tampak menggunakan inhaler ketika menangani sidang sengketa pemilu 2024 pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Daftar Hakim Panel Sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi

3 hari lalu

Daftar Hakim Panel Sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi

MK mulai menggelar sidang sengketa pemilu 2024. Sidang dilakukan dengan mekanisme panel.

Baca Selengkapnya

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

PPP mengungkapkan telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi sidang sengketa pileg di MK hari ini. Apa saja strateginya?

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini.

Baca Selengkapnya