TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Permusyawarahan Kelurahan warga Kampung Tanah Merah Frengky Mardongan mengatakan belum ada warga terdampak kebakaran Depo Plumpang yang terima bantuan kontrakan. Warga RW09 masih berhati-hati soal pemberi bantuan.

“ RW 9 sih belum ada sama sekali,” kata Frengky kepada Tempo, Minggu, 12 Maret 2023.

Hingga saat ini belum ada pihak Pertamina dan pemerintah mendatangi warga RW 09 yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Frengky mengatakan pengungsi kebakaran Depo Plumpang yang pindah dari posko pengungsian ke kontrakan berasal dari RW 1.

“Ini artinya kita yang terjadi di RW 1 saja Kampung Bendungan Melayu. Soal masalah sewa 3 bulan, ada yang setahun, 2 tahun, itu kita yang simpang siur. Itu informasinya dibuatkan rekening,” kata dia.

Warga RW 9 juga belum mendapatkan informasi soal bantuan kontrakan yang diperoleh. Tidak ada kunjungan langsung juga dari pihak Pertamina atau pemerintah, bahkan di tingkat kecamatan.

“Kan sampai saat ini pihak Pertamina belum, pemerintah belum termasuk dari lurah, camat, belum hadir ke tempat kita untuk mengatakan statement resmi,” ucapnya.

Ia mengakui sudah ada beberapa nomor yang menghubungi ketua RW 9 Kampung Tanah Merah. Meski demikian, mereka masih cukup berhati-hati dalam menerima bantuan.

“Banyak yang menghubungi pak RW tapi by phone semua gak ada benar-benar terkonfirmasi langsung gak ada kita kan gak tahu. Pak RW bilang, lebih baik duduk bersama lebih jelas bisa dipertanggungjawabkan. Kita gak tahu siapa-siapa,”katanya.

Selanjutnya pemerintah hitung pengungsi kebakaran yang bersedia pindah ke kontrakan...

<!--more-->

Wali Kota Jakarta Utara Hitung Pengungsi Kebakaran yang Bersedia Pindah ke Kontrakan

Pada Jumat lalu, Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim melakukan pendataan warga yang kehilangan tempat tinggal dalam kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Pemerintah akan menyediakan rumah kontrakan yang biayanya ditanggung oleh PT Pertamina.

"Lagi dihitung hari ini," kata Ali Maulana Hakim saat ditemui di Gedung G Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 10 Maret 2023.

Ali belum bisa memperkirakan berapa banyak warga atau kepala keluarga (KK) yang akan direlokasi ke rumah kontrakan.

Menurut Ali, kontrakan akan diberikan kepada warga untuk dihuni selama tiga bulan. Ia menepis soal dijanjikannya kontrakan bagi warga terdampak kebakaran Depo Plumpang diperpanjang sampai tiga tahun. "Nggak, nggak, sesuai informasinya gitu," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah akan memfasilitasi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Rukun Warga Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara dengan kontrakan untuk tempat tinggal selama beberapa waktu.

"Kalau anggarannya cukup, korban yang benar-benar kehilangan tempat tinggal, bisa saja terus disediakan kontrak rumah sampai tiga tahun, tapi untuk sekarang yang dianggarkan baru tiga bulan, seperti itu rencananya," kata Lurah Rawa Badak Selatan Suhaena kepada wartawan di Jakarta Utara, Selasa, 7 Maret 2023.

Suhaena mengatakan untuk mendukung rencana itu, saat ini rumah yang terkena dampak kerusakan parah hingga dua hari ke depan akan terus didata jumlahnya.

Adapun data warga terdampak kebakaran depo Pertamina Plumpang yang akan difasilitasi kontrakan saat ini masih sekitar 20 kepala keluarga (KK). Kriterianya adalah rumahnya benar-benar rusak sehingga tidak bisa lagi ditempati. "Ada 20 ini masih diperbarui terus datanya, karena pendataan saat ini masih berproses," kata Suhaena.

Warga Terdampak Menolak Relokasi

Ketua Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) Mohamad Huda mengatakan warga menolak relokasi. Menurut dia, warga Kampung Tanah Merah menginginkan pembangunan kembali rumah yang rusak akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

“Merehabilitasi rumah yang terbakar yang disebabkan kelalaian oleh Pertamina itu sudah jadi kesepakatan warga dan para korban,” kata Huda saat dihubungi Selasa, 7 Maret 2023.

Api menjalar hingga permukiman warga Kelurahan Rawa Badak Selatan, termasuk Kampung Tanah Merah, yang berlokasi di dekat depo.

Pilihan Editor: Klaim Tak Ada Sirine Saat Kebakaran Depo Plumpang, Warga Pertanyakan Sistem Keamanan