Karyoto Jadi Kapolda Metro, Lemkapi: Kejutan, Belum Pernah Kapolda Tapi Kapolri Tak Ragu

Reporter

Antara

Editor

Sunu Dyantoro

Kamis, 30 Maret 2023 09:45 WIB

Deputi Penindakan KPK Karyoto menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 29 April 2020. KPK kembali menetapkan mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai tersangka untuk perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara terkait proyek pekerjaan infrastruktur di wilayahnya pada 2014-2017. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau Lemkapi menilai penunjukan Irjen Pol Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya menjadi kejutan pada mutasi besar-besar di tubuh Polri.

"Ini mengejutkan. Penunjukan Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Irjen Pol Karyoto jadi Kapolda Metro Jaya sebagai penanggung jawab keamanan Ibu Kota Negara dan sekitarnya," kata Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan di Jakarta, Kamis, 30 Maret 2023.

Dia mengatakan walau Karyoto selama 23 tahun menjadi anggota Polri belum pernah menjadi Kapolda, namun Kapolri tidak ragu mempercayakan Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya. "Karyoto adalah salah satu perwira Polri terbaik yang sudah lama bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi," katanya.

Selama mengenal Karyoto selama 20 tahun, Edi Hasibuan menilai mantan Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki kinerja baik, berintegritas dan tegas dalam penegakan hukum.

Karyoto di mata Edi merupakan sosok polisi reserse tulen yang santun dan sederhana dalam bertugas. "Banyak harapan terhadap Karyoto agar dia bisa meningkatkan kinerja Polda Metro Jaya semakin baik lagi," kata dosen hukum kepolisian di Universitas Bhayangkara Jakarta ini.

Advertising
Advertising

Baca juga: Deputi Penindakan KPK Irjen Karyoto Jadi Kapolda Metro Jaya Gantikan Fadil Imran

Akhmad Wiyagus jadi Kapolda Jawa Barat

Selain Karyoto, Kapolri juga menunjuk Irjen Pol Akhmad Wiyagus Sebagai Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Helmy Santika menjadi Kapolda Lampung, Irjen Pol Agus Nugroho sebagai Kapolda Sulawesi Tengah dan Irjen Pol Angesta Romano Yoyol sebagai Kapolda Gorontalo.

Kapolri juga menunjuk Irjen Pol Pipit Rismanto menjadi Kapolda Kalimantan Barat dan Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso sebagai Kapolda Sulawesi Selatan.

"Kita mengharapkan tujuh kapolda yang ditunjuk Kapolri ini bisa meningkatkan kinerja Polri semakin baik," kata Edi Hasibuan.

Selain tujuh kapolda, surat telegram nomor ST/713/III/KEP./2023 tertanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono itu juga melibatkan 144 perwira tinggi dan menengah untuk berbagai posisi di Mabes Polri, kepolisian daerah (polda) dan kepolisian resor (polres).

Pilihan Editor: Profil Irjen Karyoto, Kapolda Metro Jaya Baru Gantikan Fadil Imran

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

6 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

6 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

18 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

19 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

20 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

21 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya