Suhu Panas: Politikus PDIP Minta LRT Jabodetabek Segera Dioperasikan, Greenpeace Ingatkan Soal Gugatan Polusi Udara

Reporter

Tempo.co

Jumat, 28 April 2023 08:50 WIB

Warga berjalan di tengah cuaca terik di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin, 24 April 2023. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan dinamika atmosfer yang tidak biasa menjadi salah satu penyebab Indonesia mengalami suhu panas dalam beberapa hari terakhir. ANTARA/Fauzan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai suhu panas di Ibu Kota beberapa hari ini akan semakin terasa ketika para pemudik sudah kembali dan beraktivitas seperti biasa.

"Sekarang belum terlihat masalah akan tetapi dalam beberapa hari mendatang akan timbul kondisi Jakarta yang makin panas karena panas yang terperangkap oleh awan polusi," kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis, 27 April 2023.

Dia menilai pada saat terjadi kemacetan di jalan, suasana akan bertambah panas dan karenanya harus segera diantisipasi. Salah satunya dengan segera mengoperasikan LRT Jabodebek.

"LRT sudah ada jalurnya, akan tetapi terlihat mandek tanpa kemajuan beberapa bulan ini," katanya.

Politikus PDIP itu menilai saat ini tidak ada kejelasan soal operasional LRT Jabodebek padahal sudah tertunda berbulan-bulan. Selain itu, ia meminta ada upaya untuk mengurangi mobil yang masuk ke Jakarta dari daerah sekitar. Hal ini salah satu cara untuk mengurangi pemanasan di Jakarta.

Advertising
Advertising

"Sebaiknya ini menjadi prioritas Kementerian Perhubungan agar pengorbanan masyarakat yang rela macet saat pembangunan jalur LRT menjadi terbayarkan," kata dia.<!--more-->

Greenpeace: penting mengendalikan sumber pencemaran

Di sisi lain, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Bondan Andriyanu mengatakan sumber pencemaran udara Jakarta berasal dari transportasi atau emisi kendaraan bermotor dan non kendaraan.

“Artinya penting untuk mengendalikan sumber pencemar udara secara holistik, baik sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak,” kata dia kepada Tempo, Rabu, 26 April 2023.

Hal ini disampaikan Bondan menanggapi temuan kualitas udara Jakarta yang buruk pada hari Idul Fitri. Berdasarkan indeks IQAir pada Sabtu, 22 April kemarin, kualitas udara di Jakarta tergolong tidak sehat bagi kelompok sensitif dengan indeks 134 AQI US. Selanjutnya, untuk indikator partikulat (PM2.5) mencapai 49,1 µgram/m3. Partikulat adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2.5 mikron (mikrometer).

Fenomena ini, kata Bondan mengingatkan dengan gugatan polusi udara yang telah dimenangkan oleh warga. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta untuk menjalankan putusan hakim.

“Hal ini sesuai dengan perintah hakim pada sidang putusan gugatan polusi udara yang dimenangkan oleh warga negara,” ujar juru kampanye Greenpeace itu.

Dalam sidang putusan 16 September 2021 dengan nomor perkara 374/Pdt.G/LH/2019 yang terdaftar pada 4 Juli 2019, hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan para tergugat.

Hakim menyatakan Tergugat I (Presiden Joko Widodo); Tergugat II (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan); Tergugat III (Menteri Dalam Negeri); Tergugat IV (Menteri kesehatan); dan Tergugat V (Gubernur DKI Jakarta) telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Hakim dalam Putusan 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKTS.PST memerintahkan untuk, pertama; melakukan pengawasan terhadap perundang-undangan di bidang polusi udara/ketentuan dokumen lingkungan hidup.

Kedua; menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, termasuk bagi kendaraan bermotor yang tidak baku mutu emisi sumber bergerak tipe lama.

Kemudian, usaha dan kegiatan yang tidak memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatannya.

Ketiga; mengetatkan baku mutu udara ambien daerah untuk Provinsi DKI Jakarta

Keempat; melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang melibatkan publik.

Kelima; menetapkan status mutu udara ambien daerah setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat.

Keenam; menyusun dan mengimplementasikan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar secara terfokus, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi publik. “Ini saatnya menagih janji DKI Jakarta yang memilih untuk tidak banding dan kasasi,” ucap Bondan.

MUTIA YUANTISYA

Pilihan Editor: Kronologi Tewasnya Pemuda Perantau yang Ditebas saat Malam Takbiran di Pamulang oleh Tetangganya

Berita terkait

Masuk Awal Kemarau, Suhu Panas di Indonesia Masih Siklus Normal

3 jam lalu

Masuk Awal Kemarau, Suhu Panas di Indonesia Masih Siklus Normal

BMKG memastikan suhu panas di Indonesia masih bagian dari kondisi tahunan, seperti kemarau, bukan akibat heatwave.

Baca Selengkapnya

Suhu Panas, BMKG: Suhu Udara Bulan Maret 2024 Hampir 1 Derajat di Atas Rata-rata

11 jam lalu

Suhu Panas, BMKG: Suhu Udara Bulan Maret 2024 Hampir 1 Derajat di Atas Rata-rata

Suhu panas yang dirasakan belakangan ini menegaskan tren kenaikan suhu udara yang telah terjadi di Indonesia. Begini data dari BMKG

Baca Selengkapnya

Cuaca Panas di Kamboja Sebabkan Gudang Amunisi Meledak, 20 Tentara Tewas

18 jam lalu

Cuaca Panas di Kamboja Sebabkan Gudang Amunisi Meledak, 20 Tentara Tewas

Cuaca panas menerjang sejumlah negara di Asia. Di Kamboja, gudang amunisi meledak hingga menyebabkan 20 tentara tewas.

Baca Selengkapnya

BMKG Jelaskan Heatwave di Asia dan Suhu Panas Maksimum di Sumatera Utara

20 jam lalu

BMKG Jelaskan Heatwave di Asia dan Suhu Panas Maksimum di Sumatera Utara

Fenomena gelombang panas (heatwave) seperti yang baru saja membekap wilayah luas di daratan Asia terjadi karena terperangkapnya udara panas

Baca Selengkapnya

10 Negara Terpanas di Dunia, Ada yang Mencapai 48,5 Derajat Celcius

22 jam lalu

10 Negara Terpanas di Dunia, Ada yang Mencapai 48,5 Derajat Celcius

Berikut ini deretan negara terpanas di dunia, sebagian besar adalah negara kepulauan yang suhu udaranya dipengaruhi oleh kenaikan suhu air laut.

Baca Selengkapnya

Pengguna LRT Jabodebek Mencapai 1,4 Juta di April 2024

22 jam lalu

Pengguna LRT Jabodebek Mencapai 1,4 Juta di April 2024

Jumlah penumpang Light Rail Transit atau LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) selama April 2024 sebanyak 1.402.933 orang.

Baca Selengkapnya

Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

1 hari lalu

Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

Daratan Asia berpeluh deras. Gelombang panas menyemai rekor suhu panas yang luas di wilayah ini, dari India sampai Filipina.

Baca Selengkapnya

Di Daratan Asia Gelombang Panas, BMKG: Indonesia Suhu Panas Biasa

1 hari lalu

Di Daratan Asia Gelombang Panas, BMKG: Indonesia Suhu Panas Biasa

Suhu panas muncul belakangan ini di Indonesia, setelah sejumlah besar wilayah daratan benua Asia dilanda gelombang panas (heat wave) ekstrem.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

1 hari lalu

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.

Baca Selengkapnya

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

3 hari lalu

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya