2 Komentar Politikus Gerindra Soal Rencana Heru Budi Bagi Jam Masuk Kerja

Reporter

Tempo.co

Rabu, 10 Mei 2023 16:35 WIB

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan pada jam pulang kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 9 Mei 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen. ANTARA FOTO/Fauzan

TEMPO.CO, Jakarta - PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengusulkan adanya pembagian jam masuk kerja para karyawan atau pegawai di Jakarta. Menurut Heru, pembagian jam masuk kerja bisa mengatasi kemacetan di Jakarta yang terasa semakin parah.

Menurut Heru, usulan itu telah disampaikan ke Dinas Perhubungan DKI untuk dibahas bersama dengan masyarakat melalui forum FGD atau focus group discussion.

"(Pengaturan jam kerja kantor di Jakarta) lagi dibahas sama Dinas Perhubungan (dengan melakukan) FGD, segera. Saya sudah minta (ke Dishub DKI) lagi di susun, tokoh-tokohnya, pegiatnya siapa,” kata Heru di Balai Kota DKI seperti dilansir dari Antara, Rabu, 3 Mei 2023.

Konsep Heru Budi soal pembagian jam masuk kerja

Heru menjelaskan sudah memiliki konsep jam masuk karyawan yang dibagi menjadi dua sesi yaitu sesi pertama jam 08.00 WIB dan sesi kedua masuk kerja jam 10.00WIB.

“Masuknya tiap gedung itu harus separuh, jam 8.00 WIB dengan jam 10.00 WIB,” ujar Heru.

Advertising
Advertising

Menurut Heru, pembagian jam masuk karyawan tersebut akan memberikan kesempatan karyawan untuk mengantar anak-anaknya pergi ke Sekolah.

"Itu (para karyawan) dari rumah jam 6.00 WIB nganter anak sekolah dulu, jam 7.00 WIB terus dia (berangkat) ke kantor jam 8.00 WIB,” ujar Heru.

Adapun pembagian jam masuk kerja bisa disesuaikan dengan perusahaannya masing-masing.

“Jam 8 atau 10 itu nanti dibahas (lewat FGD) tergantung (kebutuhan) masing-masing mereka (perusahaan) swasta,” sambung Heru.

Dalam hitungan Heru, pembagian dua sesi jam masuk kerja dapat mengurangi tingkat kemacetan Jakarta hingga 30 persen.

“Kalau seperti (kawasan) Thamrin dan Gatot Subroto (masuk kerja) jam 08.00 WIB dan (pegawai masuk kerja) 50 persen, berarti kan kurang lebih bisa mengurangi (kemacetan) 30 persen mudah-mudahan,” tutur Heru Budi.<!--more-->

Gerindra persilakan Heru Budi uji coba jam masuk kerja

Menanggapi rencana Heru Budi itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani mempersilakan ia untuk melakukan uji coba pembagian jam masuk kerja untuk mengatasi kemacetan di Jakarta

"Silahkan saja diuji coba apakah efektif atau tidak apalagi bila alasannya untuk mengurangi kemacetan," ucap politikus Gerindra itu seperti dikutip dari Antara, Selasa, 9 Mei 2023.

Minta Heru Budi juga atur soal jam pulang kerja

Rani juga mengatakan rencana Heru Budi Hartono yang akan membagi dua sesi jam masuk kerja, juga diikuti dengan aturan jam pulang kerja.

Kemacetan tidak saja terjadi pada saat jam masuk kerja, tapi juga saat para karyawan atau pegawai pulang kerja. Sehingga, menurut Rani, pengaturan jam pulang kerja juga harus dibagi agar tidak terjadi kemacetan.

"Tentu perlu juga diatur jam pulangnya," kata Rani seperti dikutip dari Antara, Selasa, 9 Mei 2023.

Menurut Rani, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada saat jam berangkat dan pulang kerja.

Jika pemerintah hanya mengatur jam masuk kerja saja, maka penumpukan kendaraan di jam pulang kantor tidak bisa terelakkan lagi.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membuat kriteria khusus bagi pekerja yang masuk di pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB.

"Belum lagi ketentuan siapa yang masuk jam 8 pagi dan siapa yang masuk jam 10 pagi kan perlu diperhitungkan dengan cermat," kata Rani.

Walau demikian, Rani tetap menilai kebijakan pengaturan jam kerja tersebut layak untuk dilakukan uji coba.

"Silahkan saja diuji coba apakah efektif atau tidak apalagi bila alasannya untuk mengurangi kemacetan," ucap politikus Gerindra itu.

IQBAL MUHTAROM

Pilihan Editor: Ragam Cerita Soal Kecelakaan Bus di Guci Tegal yang Masuk Jurang, Kelalaian Sopir?

Berita terkait

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

20 jam lalu

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

PPP mencabut dalil dalam permohonan sengketa pileg soal perpindahan ribuan suara mereka ke PAN dan Gerindra. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Partai Gerindra Pangkalpinang Diserbu Pelamar Wali Kota

1 hari lalu

Partai Gerindra Pangkalpinang Diserbu Pelamar Wali Kota

Gerindra membuka pendaftaran untuk posisi wali kota.

Baca Selengkapnya

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

1 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.

Baca Selengkapnya

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Zulhas mengatakan masyarakat tak perlu mengkhawatirkan soal jatah menteri dari partai koalisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

2 hari lalu

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

Partai Gerindra menuding KPU menggelembungkan suara Partai NasDem di 53 kecamatan di Majalengka dan Subang, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

2 hari lalu

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

PKB mengklaim tak minta jatah kursi menteri jika kelak bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Soal menteri, kata PKB adalah hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

2 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

3 hari lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menegaskan Prabowo belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya